 |
| Suasana monev Satgas PRR dengan Pemkab Aceh Tamiang di Puspemkab Aceh Tamaing. (foto: dok Satgas PRR) |
Penanganan sungai dinilai penting agar infrastruktur, fasilitas publik, hunian, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang sedang dipulihkan tidak kembali terdampak ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu.
Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan, kebutuhan penanganan Sungai Tamiang telah dicatat sebagai salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Usulan tersebut akan diteruskan kepada Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian untuk dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan atensi dan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait normalisasi sungai. Apa yang menjadi harapan daerah akan kami laporkan kepada Ketua Satgas untuk ditindaklanjuti,” kata Ridha saat melakukan pemantauan pelaksanaan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (4/8/2026).
Penanganan Sungai Tamiang memerlukan langkah terpadu, mulai dari survei kondisi alur, pengerukan sedimentasi, penanganan titik erosi dan tanggul kritis hingga penguatan sistem pengendalian banjir.
Balai Teknik Sungai Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya telah melakukan survei sepanjang sekitar 30 kilometer, meliputi kawasan Desa Marlempang, Desa Raja hingga muara di Desa Penaga, sebagai bagian dari penyusunan data teknis penanganan sungai pascabanjir.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera I juga telah meninjau kondisi Sungai Tamiang, termasuk penanganan tanggul yang mengalami kerusakan.
Kerusakan tanggul tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan permukiman dan aktivitas masyarakat di sepanjang bantaran sungai sehingga membutuhkan penanganan secara terencana dan berkelanjutan.
Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menegaskan, normalisasi Sungai Tamiang perlu segera dilaksanakan karena pendangkalan dan erosi di sejumlah lokasi berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai.
Menurutnya, langkah mitigasi harus diselesaikan sebelum intensitas hujan di kawasan hulu kembali meningkat menjelang akhir tahun.
“Kami sangat mengharapkan Sungai Tamiang segera ditangani dan dinormalisasi karena terdapat pendangkalan serta erosi di beberapa
lokasi. Kami khawatir ketika curah hujan tinggi kembali terjadi di hulu, Aceh Tamiang akan mengalami banjir lagi dan apa yang telah kita bangun menjadi sia-sia,” ujar Armia Fahmi.
Armia menjelaskan, Aceh Tamiang masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan hingga 25 Agustus 2026. Selama periode tersebut, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan transisi sembari mempersiapkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih menyeluruh berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Pelaksanaan rencana induk mulai ditindaklanjuti oleh sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Kami sangat berterima kasih karena beberapa kementerian sudah mulai menjalankan kegiatannya. Dukungan ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang,” kata Armia.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga menerima tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp36,8 miliar yang sudah mulai dioptimalkan, salah satunya untuk rehabilitasi kantor perangkat daerah yang mengalami kerusakan berat, pengecatan bangunan, pengadaan peralatan kerja, serta penyediaan mebel agar pelayanan pemerintahan dapat kembali berlangsung dengan layak.(tan/rel)
