![]() |
| Pembangunan hunian bagi penyintas di Kabupaten Lima Puluh Kota. (foto;Dok Satgas PRR/BNPB) |
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Kamis (30/7/2026), realisasi anggaran baru mencapai Rp22,03 miliar atau 16,24 persen. Dari total 40 kegiatan, tiga telah berkontrak, 22 dalam proses pengadaan, satu tahap reviu APIP, sembilan tahap perencanaan, dan lima masih dalam survei.
Ketua Satgas PRR, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, mengatakan percepatan diperlukan agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan sesuai target pada 2026.
Selain mempercepat pelaksanaan, Satgas juga menyelaraskan sumber pendanaan antara tambahan TKD, anggaran kementerian/lembaga, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan.
Sejumlah proyek prioritas yang didorong antara lain penanganan jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang terdampak gerusan Sungai Batang Sinamar, pembangunan 204 unit hunian tetap di Kecamatan Gunuang Omeh, serta relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi ke lokasi yang lebih aman.
Di sektor ekonomi, seluruh kolam budi daya perikanan yang terdampak telah kembali beroperasi. Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut usulan bantuan sosial bagi 99 keluarga penerima manfaat dan jaminan hidup untuk 263 jiwa.
Satgas PRR menargetkan seluruh program pemulihan dapat rampung sebelum akhir Tahun Anggaran 2026 melalui percepatan pengadaan, pelaksanaan fisik, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.(mm/rel)


