MEDAN - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Roby Barus SE
MAP memberikan apresiasi 5 prioritas dan sejumlah kritikan dan saran terkait
kebijakan Pemko Medan. Apresiasi disampaikan atas capaian pembangunan dalam
percepatan mempertajam prioritas perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah melalui pendekatan money follow program priority atau anggaran mengikuti
program prioritas.
Hal tersebut disampaikan Roby
Barus SE MAP saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI P terhadap Rancangan
APBD Kota Medan TA 2021 di ruang rapat paripurna di gedung dewan, Senin
(15/11/2021). Fraksi PDI P mengajak semua pihak menjaga kondusifitas Kota Medan
melalui pendekatan pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan
Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Bahrumsyah dan
Rajudin Sagala serta pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Hadir mewakili Walikota
Medan Sekda Kota Medan Wiria Alrahman, sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan.
Adapun kritikan yang disampaikan
Fraksi PDI P DPRD Medan terkait penjabaran 5 (lima) prioritas pembangunan Kota
Medan. Seperti penetapan anggaran Rp 1 Triliun untuk sektor Dinas PU, atas
kebijakan itu F PDI P mendorong dalam penggunaan anggaran nya
diprioritaskan untuk perbaikan dan pengembangan drainase dan jalan yang
mendesak.
Kemudian, untuk menjamin kualitas
dan kuantitas pekerjaannya sesuai dengan bestek. Untuk itu F PDI P minta
Walikota Medan melakukan pengawasan secara ketat karena sangat rawan dengan
penyelewengan anggaran.
Sedangkan terhadap prioritas
kedua yakni peningkatan layanan kesehatan, Fraksi PDI P minta agar
saudara Walikota Medan terus memacu peningkatan pelayanan kesehatan yang
berkualitas sisi medis, alat kesehatan maupun infrastruktur.
Sama halnya terhadap prioritas
ketiga terkait penanganan banjir, menurut Roby penanganan banjir tidak cukup
hanya pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang ada, namun harus
diikuti dengan melakukan perbaikan jaringan aliran sungai melalui normalisasi
sungai yang mengelilingi Kota Medan.
Sedangkan, prioritas ke-empat
soal penanganan sampah, menurut analisa dan pengamatan Fraksi PDI P
penanganan sampah sudah mulai bagus. Namun, kata Roby perlu melibatkan dan
partisipasi kesadaran warga masyarakat juga harus ditingkatkan melalui
penyeluhan-penyeluhan dan sosialisasi peraturan daerah Kota Medan No 6 Tahun
2015 tentang pengelolaan persampahan.
Begitu juga dengan prioritas
kelima yakni Medan heritage sebagai the kitchen of asia, Fraksi PDIP
tetap mendukung serta mendorong Walikota Medan terkait program Pemko Medan di
bidang pariwisata melalui pengembangan wisata kuliner dikawasan heritage
kesawan termasuk kawasan potensial lainnya yang ada di Kota Medan.
Berikutnya, terkait kebijakan
pendapatan daerah Kota Medan pada TA 2022 diproyeksikan pendapatan daerah kota
medan adalah sebesar rp. 6,273 trilyun lebih, bila dibandingkan dengan anggaran
pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 5,196 trilyun lebih berarti mengalami kenaikan
sebesar rp. 1,074 trilyun lebih (= 20,72 persen).
Atas proyeksi kenaikan pendapatan
daerah ini, kami menilai Pemko Medan mempunyai optimisme yang tinggi dalam
menaikkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah kota medan dalam
situasi wabah pandemi covid-19 saat ini.
Atas optimisme tersebut kami layak
memberikan apresiasi dan mengharapkan dapat direalisasikan dan ditingkatkan
setiap tahun dengan cara meng-optimalkan potensi ekonomi dan keuangan yang
dimiliki pemerintah kota medan tanpa membebani masyarakat.
Terkait dengan retribusi daerah
yang terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari Rp 142,4 milyar
lebih pada tahun 2021 menjadi sebesar rp. 252,8 milyard lebih (=128,98 %) tahun
2022, atas estimasi peningkatan penerimaan dari sektor retribusi daerah
tersebut
"Kami dari Fraksi PDI
P sangat-sangat meng-apresiasi semangat dan keyakinan saudara walikota
dan seluruh jajaran yang tetap mempunyai optimisme yang sangat tinggi walaupun
dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Optimisme tersebut menunjukkan adanya
perbaikan sistem dan pengawasan yang semakin ketat yang dilakukan saudara
walikota medan untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi pada
pos restribusi daerah," sebut Roby.
Diakhir Pemandangan Umumnya, Roby
menyebut Fraksinya minta Pemko Medan harus melakukan evaluasi terhadap OPD
pengelola keuangan daerah dalam rangka memastikan PAD dari potensi real maupun
potensi ekspektasi dapat semakin ditingkatkan setiap tahunnya.(AR/MM)