KKPJ: Penanganan Pandemi Beraroma Bisnis

Sebarkan:
Presiden Joko Widodo

Medan - Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) menilai, aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, bansos, karantina dan lain lain, menyeret anggota kabinet dalam kasus hukum. Ini  merupakan  pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. 

“Kami mohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju, sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang  diberikan  dalam Pilpres 2019,” demikian salah satu dari Sembilan pernyataan KKPJ.

Dalam relis yang diterima redaksi medanmerdeka.com malam ini, Osmar Tanjung, salah seorang pendiri Seknas Jokowi. menyebutkan KKPJ adalah belasan kelompok relawan yang telah menemani Presiden Joko Widodo hampir satu dekade didalam menggalang kekuatan politik di akar rumput dan di media. Diantaranya Projo, Seknas Jokowi, BARA-JP, KAPT, ALMISBAT, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, JOMAN dan Lain-Lainnya.

Melalui pertemuan, Kamis sore (4/11) di bilangan Selatan Jakarta itu, KKPJ merasa gelisah melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terutama soal Vaksin Berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik, maupun perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi Capres/Cawapres pada Pemilu tahun 2024.

KKPJ memprihatinkan banyaknya manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente,  yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global.   menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, mereka bergerak bebas memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.

“Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam  pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan ‘warisan yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi,” tegas Osmar Tanjung.

Pada bagian lain pernyataannya, KKPJ menegaskan bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). “Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024.  Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya, akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.” tegasnya. (rl)


Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini