 |
| Choking Susilo Sakeh. (foto/dok) |
“Nanti mau saya bikin Rp. 10 milyar. Ini adalah rumah dinas, istananya Sumatera Utara,” tegas Edy Rahmayadi kepada sejumlah wartawan, Senin 13/12. Bahkan, Pemprov Sumut harusnya membuat anggaran lebih besar untuk aspal rumah dinas Gubernur Sumut sebesar Rp 100 miliar. “Tulis gede-gede, bila perlu mau saya bikin Rp.100 miliar,” cetus Edy. (CNN Indonesia, Senin 13 Des.2021).
Pernyataan Gubsu ini, dipastikan menjawab kritikan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut, Dr. Aswan Jaya, prihal anggaran pengaspalan jalan rumah dinas Gubernur Sumut sebesar Rp 2 miliar dari APBD-P tahun 2021. Aswan menuding, Gubsu mementingkan fasilitas sendiri. Seharusnya Gubsu peka memprioritaskan perbaikan di daerah daripada rumah dinasnya….… jalan-jalan di daerah menjadi penghubung ke pusat perekonomian warga.
“Berdasarkan hal tersebutlah rakyat, seperti yang dilakukan oleh warga Liang Melas Datas, Karo, langsung ke Presiden mengadukan keluh kesahnya terhadap jalan yang rusak parah,” ucap Aswan. (detiknews, Jumat 10 Des. 2021).
Prihal warga enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, sebelumnya ramai diberitakan mengirim tiga ton jeruk untuk Presiden Jokowi. Mereka minta kiranya Presiden memperbaiki jalan di wilayahnya yang rusak parah. (kompas.com, Rabu 8 Des.2021).
Istana untuk Sultan
Saya mencoba memahami pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tersebut diatas, bahwa rumah dinas Gubernur Sumut itu adalah Istana Sumatera Utara. Dan sebagai istana, bolehlah dianggap layak jika bangunan rumah dinas Gubsu itu tampil wow, dan aspal jalannya mengkilat. Namun, yang saya khawatirkan
kemudian dari pernyataan itu, jangan-jangan penghuninya merasa lebih sebagai sultan ketimbang sebagai kepala daerah Sumatera Utara.
Andai merasa sebagai sultan, teramat wajarlah jika lebih mendahulukan mengeluarkan biaya untuk pengaspalan jalan di istana ketimbang pengaspalan jalan di pemukiman warga. Meski aspal jalan di istana relatif jauh lebih bagus dibanding banyak jalan lainnya di desa-desa yang sangat dibutuhkan rakyat.
Andai merasa sebagai sultan, saya bisa memahami kenapa pemeliharaan rumah dinas Gubsu yang menghabiskan anggaran sekitar Rp. 3,6 miliar, mesti dipaksakan di saat rakyat jungkir balik menghadapi pandemi. Walau diprotes masyarakat, proyek ini tetap dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. (detiknews, Senin 23 Agustus 2021).
Andai merasa sebagai Sultan, saya pun sangat paham kenapa Gubsu Edy Rahmayadi ngotot memaksakan keinginan mengeluarkan anggaran lebih Rp 100 miliar untuk rehabilitasi Kantor Gubsu melalui APBD 2020 sebesar Rp 37 miliar dan 2021 sebesar Rp 69,9 miliar di masa pandemi, meski bangunan kantor tersebut relatif masih teramat layak dan bagus. Menurut Gubsu, “Rehab ini tidak bisa dihentikan, karena direncanakan dan disahkan sebelum covid.” (RMOL Sumut.com, Selasa 6 Juli 2021).
Andai lebih merasa sebagai Sultan ketimbang sebagai kepala daerah, saya sangat bisa memahami, jika hingga kini masih banyak pejabat eselon dua yang dirangkap, maupun pejabat eselon tiga yang masih lowong. Sebab, sultan lebih butuh pembisik ketimbang pejabat struktural.
Padahal, sekedar mengingatkan, bahwa Gubsu/Wakil Gubsu adalah pasangan yang diberi amanah untuk mengelola uang rakyat Sumut demi kemashlahatan rakyat Sumut. Untuk semua itu, Gubsu/Wakil Gubsu digaji dan diberi fasilitas oleh rakyat melalui APBD Sumut.
Andai lebih merasa sebagai sultan ketimbang sebagai kepala daerah, terserahlah. Tokh, pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sepertinya memang ‘harus menarik’. Prihal bagaimana hasil kerjanya hingga memasuki tahun keempat saat ini -- menarik atau tidak -- itu adalah sesuatu yang tak penting…***
