Djamin Gintings Nyaris Dibunuh

Sebarkan:
Djamin Gintings saat dilantik Soeharto menjadi Inspektorat Jenderal AD, 1967. (Repro Dari Titi Bambu ke Bukit Kadir).

AKSI penangkapan hingga ancaman pembunuhan kepada calon panglima kodam mewarnai pergolakan daerah di Sumatera Utara. Hari  pelantikan Djamin Gintings sebagai panglima Bukit Barisan harusnya jadi momen berbahagia. Namun sukacita sama sekali tak dirasakan sang istri, Likas Tarigan. Raut wajahnya tegang. Sakit meliputi sekujur tubuh calon nyonya panglima itu.

“Intelijen melaporkan akan ada usaha sabotase dan percobaan pembunuhan terhadap suamiku. Ketakutan menyelimuti hatiku. Kami akan dibunuh, itulah suara hati yang merajaiku,” kenang Likas sebagaimana dituturkan kepada Hilda Unu Senduk dalam Perempuan Tegar dari Sibolangit, sebagaimana dikutip dari laman historia.id.

Pelantikan berlangsung di kediaman residen – kini menjadi Hotel Danau Toba –, Medan pada akhir Desember 1956. Voojrider dan sirene mengawali kedatangan Letkol Djamin Gintings. 

Tamu-tamu penting telah hadir untuk menyambut panglima baru. Mulai dari pembesar kota Medan hingga wartawan asing yang meliput. Betapa gugupnya Likas hingga hampir pingsan.

“Hampir jatuh aku di samping suamiku tatkala memasuki ruangan upacara, melewati para tamu yang berdiri dan menyambut kedatangan kami. Pujian berlimpah untuk suamiku tidak kurasakan,” ujar Likas.

Diadu Domba

Teror terhadap Djamin berawal dari pembangkangan yang dilakukan panglima sebelumnya, Kolonel Maludin Simbolon. Pada 22 Desember 1956, Simbolon memaklumatkan pemutusan hubungan sementara dengan pemerintah pusat. Kritik Simbolon atas kesenjangan pembangunan di daerah memicu pergolakan di kota Medan. Simbolon sendiri melarikan diri ke Tapanuli, menghindari penangkapan dan membentuk basis perjuangan.  

Ketika Soeharto Dikira PKI

Pemerintah pusat menanggapi gerakan oposisi di Medan dengan cepat. Simbolon diberhentikan dari kedudukan panglima. Pasukan pusat diterjunkan ke Tapanuli untuk menangkapnya.

Pimpinan Bukit Barisan diserahkan kepada Djamin Gintings yang menjabat kepala staf. Apabila Djamin gagal menjalankan tanggung jawabnya, komando diserahkan kepada komandan Resimen II Letkol Abdul Wahab Makmur. Demikianlah keputusan hasil Sidang Istimewa Kabinet Ali II pada hari yang sama.   

“Penunjukan Letkol A. Wahab Makmur sebagai alternatif kedua menduduki jabatan di Teritorium-I merupakan ‘cambuk pelecut’ bagi Letkol Djamin Gintings untuk menerima tawaran,” tulis Payung Bangun dalam Kolonel Maludin Simbolon: Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa.

Pendaulatan pemerintah atas dirinya menempatkan Djamin pada dilema. Sebelumnya, Djamin telah mengikat ikrar bersama untuk mendukung gagasan Simbolon menyangkut otonomi daerah.

Di sisi lain, pemerintah juga mempersiapkan Letkol Abdul Wahab Makmur sebagai opsi alternatif. Di kalangan perwira Bukit Barisan, reputasi Abdul Wahab Makmur kurang mendapat simpati karena afiliasinya dengan kubu PKI.

Menurut Robert Sitinjak, segitiga pertentangan antara Simbolon, Djamin Gintings, dan Abdul Wahab Makmur merupakan politik adu domba ciamik yang dirancang pemerintah. Ketiganya punya pendukung dan basis massa yang besar. Penunjukan Abdul Wahab Makmur adalah untuk memecah kekompakan dan pertalian “marga” antara Maludin Simbolon dan Djamin Gintings. Secara adat, marga Simbolon dan Ginting tergabung dalam ikatan persaudaraan yang berasal dari Raja Nai Ambaton atau disebut “Parna”.

“Artinya, penunjukan Letkol A. Wahab Makmur itu dilakukan untuk memaksa Letkol Djamin Gintings agar bersedia menerima jabatan Panglima. Tetapi, di sisi lain, Letkol A. Wahab Makmur tentu memiliki kepentingan,” tulis Robert Sitinjak dalam tesisnya di Universitas Indonesia berjudul “Keterlibatan Orang-orang Batak Toba dalam Pemberontakan PRRI di Sumatera Utara 1958-1961”.

Panglima yang Dipaksa?

Pukul tujuh pagi, 27 Desember 1956, Djamin memberikan jawaban. Melalui siaran RRI Medan, dia menyatakan bahwa keadaan di Sumatera Utara telah normal kembali. Djamin juga mengumumkan telah mengambil alih Bukit Barisan dalam tanggung jawabnya.

Suasana di balik pidato radio Djamin Gintings diungkapkan oleh Letkol Soegih Arto yang saat itu menjabat komandan Komando Militer Kota Besar (KMKB) Medan. Dalam memoarnya, Sanul Daca, Soegih Arto menyebut Djamin Gintings dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan. Keterangan ini diperolehnya dari Kepala Staf Umum-IV Mayor Lahir Raja Munthe.  

“Pada mulanya Djamin Gintings tidak bersedia melakukan proklamasi ke pangkuan Pusat, karena ia loyal kepada Simbolon, tetapi dengan todongan pistol ia dipaksa ke studio RRI Medan dan membaca teks siaran yang telah dipersiapkan,” tulis Soegih Arto dalam Sanul Daca: Pengalaman Pribadi Letjen (Purn.) Soegih Arto.

Menurut Payung Bangun, Djamin Gintings pernah menjelaskan bahwa tindakan dirinya mengambil alih komando bukan karena mengkhianati ikrar bersama Simbolon. Dia mendukung ikrar bersama asalkan itu untuk memperjuangkan pembangunan daerah dan kesejahteraan prajurit. Dengan kata lain, ikrar itu bukan termasuk pemutusan hubungan dengan pemerintah sebagaimana langkah yang ditempuh Simbolon.

Hingga menjelang pelantikannya sebagai panglima, Djamin melalui jalan terjal. Beberapa kelompok perwira menolaknya. Di antaranya, komandan Resimen II, komandan Resimen III, dan komandan KMKB beserta batalion komandonya. Apalagi di kalangan perwira Batak Toba, Djamin Gintings kurang begitu disukai.

Sebagaimana dituturkan sesepuh TNI AD Sayidiman Suryohadiprodjo kepada Historia, Djamin Gintings punya keinginan untuk memajukan masyarakat Karo yang ketinggalan bila dibandingkan sub-etnis lainnya di Sumatera Utara.  “Ini ia bilang kepada saya ketika saya pimpin batalion 309 di Tapanuli,” kata Sayidiman.

Toh, Djamin tidak punya pilihan lain. Dalam keadaan darurat demikian, bila menolak, akan dicap desersi. Menerima jabatan panglima pun punya resiko tersendiri, termasuk percobaan pembunuhan.

“Syukurlah, tidak ada kejadian yang menakutkan dalam upacara pelantikan itu,” kenang Likas Tarigan.

Ketika Djamin Gintings Rindu Tanah Air

Djamin Gintings, panglima Teritorium I/Bukit Barisan (dari kiri baris nomor 2) dalam rapat para panglima teritorium. Sumber: Repro buku "Titi Bambu" karya Djamin Gintings.(foto/historia.id)
Hari-hari kelabu sang jenderal di negeri orang. Penguasa tak menggubris permohonannya untuk pulang.

DI depan pintu keberangkatan bandara Ottawa, Kanada, Djamin Gintings mengecup istrinya, Likas Tarigan. Jenderal bintang tiga itu menitipkan sepucuk surat kepada Likas untuk disampaikan kepada Presiden Soeharto. Isinya adalah permintaan Djamin supaya dipulangkan ke Indonesia. Dia tak tahan menetap terus di Kanada yang dingin.   

Hari itu, tanggal 10 Oktober 1974, menjadi perjumpaan terakhir Djamin dan Likas. Pada 23 Oktober, ketika Likas masih berada di Jakarta, datang kabar duka dari Kanada: Djamin Gintings meninggal dunia. 

“Ah, andai aku tahu itulah kecup terakhir suamiku untukku,” kenang Likas Tarigas kepada Hilda Unu-Senduk dalam Perempuan Tegar dari Sibolangit.

Dipakai lalu Diabaikan

Lengsernya Presiden Sukarno mengubah konfigurasi dalam jajaran Staf Umum Angkatan Darat (SUAD). Soeharto yang baru naik tampuk kekuasaan mengganti orang-orang yang semula dipilih Yani. Mereka yang jadi korban maupun yang selamat dari peristiwa Gerakan 30 September, semuanya kena copot dari posisi masing-masing.

Peter Dale Scott, mantan diplomat Kanada dan pakar politik University of California, dalam jurnalnya yang terkenal “Amerika Serikat dan Penggulingan Sukarno 1965—1967” menyebutkan dari enam perwira staf umum yang diangkat Yani, tiga di antaranya terbunuh: Soeprapto, S. Parman, dan Pandjaitan. Dari tiga orang yang selamat, dua orang disingkirkan Soeharto dalam delapan bulan: Moersjid dan Pranoto.   

Ketika Presiden Diancam

“Anggota terakhir dari stafnya Yani, Djamin Gintings telah digunakan oleh Soeharto selama menegakkan Orde Baru dan kemudian diabaikan oleh Soeharto,” tulis Scott dalam “The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967" yang diterbitkan Journal Pasific Affairs.

Posisi Djamin sebagai Asisten II digantikan oleh Soemitro yang semula menjabat panglima Mulawarman di Kalimantan. Djamin sempat menjadi Inspektur Jenderal AD, namun tak lama. Dia kemudian diparkirkan di luar SUAD dan mengisi hari-hari dengan beternak ayam ras.

Memasuki 1970, pemerintah menugaskan Djamin untuk memenangkan pemilu. Untuk itu, Djamin memangku jabatan ketua Sektretariat Bersama Golkar Pusat. Jelang pemilu 1971, Djamin sampai turun ke tanah kelahirannya di Tanah Karo untuk kampanye.

“Mulai dari Kuta Bangun, Sarinembah, dan mengadakan rapat raksasa di stadion Kabanjahe dengan pengunjung kurang dari 45. 000 orang,” tulis Robert Parangin-angin dalam Djamin Gintings: Maha Putra RI.

Hasilnya, Golkar menang mutlak di Sumatera Utara yang mengantarkan Soeharto jadi presiden lewat pemilu perdananya. Djamin Gintings naik pangkat jadi letnan jenderal. Dia juga terpilih menjadi anggota DPR dan duduk dalam Komisi II merangkap ketua Diskusi Luar Negeri. Servis Djamin dirasa telah cukup. Masa pengasingan pun dimulai.

Keluar dari Orbit 

Pada 22 Maret 1972, Presiden Soeharto melantik Djamin Gintings sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh untuk negeri Kanada. Suatu jabatan non militer. Dalam lubuk hatinya, Djamin tak menerima penempatan tugas baru ke negeri yang dekat dengan Kutub Utara itu.

“Enggan suamiku menerima jabatan ini, tetapi sebagai abdi negara ia mematuhinya. Kepedihan hatinya dan rasa kecewanya yang menggunung dapat kurasakan,” tutur Likas.

Menurut Likas, Djamin mendapat kesan bahwa dirinya disingkirkan. Pekerjaan diplomat bukanlah bidang Djamin yang lama bercimpung sebagai tentara lapangan.

Dalam kejenuhannya, Djamin mengatakan bawa dia merasa terbuang. Kesehatannya berangsur-angsur menurun ditambah iklim Kanada yang kurang bersahabat.   

Tiga tahun masa tugas di Kanada beringsut kelabu. Agar bisa kembali ke Indonesia, Djamin mengutus istrinya ke Jakarta menemui Soeharto. Tiba di Cendana, Likas diterima Ibu Tien Soeharto.

Kepada Tien, Likas menceritakan kesehatan Djamin yang terganggu dan mengharapkan Presiden Soeharto memanggilnya pulang ke Indonesia.

“Rasanya tak sanggup suami saya melewati musim dingin di Kanada, Bu,” kata Likas kepada Tien seraya menyerahkan surat Djamin agar dibaca oleh Soeharto. Tien berjanji untuk menyampaikannya.

Tiga hari berselang, surat sampai di tangan Soeharto. Presiden mengatakan telah memproses isi surat Djamin dan meminta Likas menghubungi Menteri Sekretaris Negara Soedharmono.

Di kantor Mensekneg, tubuh Likas bergetar lemas. Soedharmono memperlihatkan disposisi presiden terhadap surat Djamin. Isinya: “Tunggu saja kunjungan saya bulan Juli 1975 di Kanada.” Itu artinya, permintaan Djamin ditolak atau setidaknya masih harus menunggu hingga tahun depan.

Apa rupanya persinggungan serius yang terjadi antara Djamin dan Soeharto?  “Tak perlu persinggungan,” kata sesepuh TNI AD Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo kepada Historia.

Menurut Sayidiman yang mantan Wakil KASAD ini, Djamin bukanlah bagian dari grup jenderal Soeharto. Dia menjelaskan, banyak perwira tinggi AD yang awalnya dipakai Soeharto bukan karena mereka cocok dengan Soeharto tapi karena ketidaksetujuannya yang tegas terhadap Nasakom dan PKI. Setelah masalah itu selesai, orang-orang seperti Djamin pun menjauh dari Soeharto.

“Kalau Pak Harto merasa tak cocok dan orangnya juga tidak usaha untuk dekat Pak Harto, ya harus dijauhkan kalau ia pejabat penting,” kata Sayidiman. Djamin termasuk perwira yang enggan merapat ke kubu Soeharto.

“Saya suka dia dan sedih ketika dapat kabar ia meninggal ketika jadi dubes di Kanada,” kenang Sayidiman.(red/mm)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini