Wappress Tolak Sayembara Ubah Lambang Daerah Batubara

Sebarkan:
Massa Wappress menggelar aksi menolak perubahan lambang daerah Batubara.(foto:zein/mm)
LIMAPULUH - Komunitas Wappress bersama sejumlah elemen masyarakat membentangkan spanduk menolak wacana Pemkab Batubara mengubah lambang daerah dengan membuka sayembara. Aksi penolakan ini disampaikan Wappress di depan gedung DPRD Batubara, Rabu (12/1/2022).

Dengan tegas Wappress menyatakan sikap menolaj wacana Pemkab Batubara mengubah lambang/logo daerah. Setelah melakukan orasi, massa Wappress kemudian menggelar aksi ke kantor Bupati menemui Asisten I Setdakab sekaligus Ketua Panitia Sayembara Lambang Daerah Batubara, Rusian Heri.

"Kami dari Wappress menyerahkan spanduk ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus penolakan penggantian lambang daerah," tegas koordinator Aksi Wappress, Zainuddin.

Di hadapan massa Wappress,Rusian berkilah jika sayembara pergantian lambang daerah bukan bermaksud mengubah, namun menyempurnakan. "Bukan untuk mengganti lambang daerah namun demi penyempurnaan karena kita menemukan ada 3 versi lambang Pemkab Batubara," pungkas Rusian.

Namun sayang, ketika dicecar mengapa harus disayembarakan, Rusian selaku ketua panitia hanya terdiam.  

Penolakan juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batubara (PB Gemkara) Drs. Khairul Muslim, yang mengingatkan semua pihak untuk tidak gegabah mengubah lambang daerah Kabupayen Batubara.

“Tentunya, kita mempertanyakan latar belakang dan alasan prinsipil dilakukan perubahan lambang daerah tersebut,” kata Khairul saat diminta tanggapannya terhadap rencana perubahan Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara, Rabu (12/1/2022).

Menurutnya, secara substansial apanya yang salah dalam lambang tersebut. Jika memang ada yang salah,maka ketika ada rencana merubahnya maka harus dilakukan secara matang. Logo Daerah Kabupaten Batubara harus menggambarkan eksistensi perjuangan Batu Bara di masa lalu dan gagasan dan cita-cita masa depan maka harus benar benar dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Jangan dilakukan secara gegabah tanpa mempertimbangkan secara matang.

Kita khawatir jangan sampai muncul pandangan publik atau opini yang berkembang bahwa upaya perubahan lambang tersebut bernuansa politik atau ada kepentingan oknum.

Pertanyaan lagi, seberapa pentingnya dilakukan perubahan lambang tersebut. Apakah lambang daerah Kabupaten Batu Bara yang ada saat ini yang disahkan berdasarkan Perda Nomor 55 Tahun 2009 ada kesalahan besar sehingga dengan ada kesalahan itu tidak mampu menumbuhkan energi positif dan spirit sebagaimana ditunjukkan roh perjuangan itu ketika perjuangan mendirikan Kabupaten Batubara yang dipelopori GEMKARA bersama elemen masyarakat Batu Bara lainnya,sebut Khairul yang juga Ketua IPTI/ Pemuda Tarbiyah Sumut.

Lambang negara atau lambang daerah merupakan cerminan eksistensi , perjuangan dan cita-cita masa depan suatu negara atau daerah.

Sayembara lambang yang diinisiasi Pemkab Batubara sebaiknya ditunda dulu, tegas Khairul. Seharusnya yang lebih dulu dilakukan adalah – kalau memang mau direvisi – harus dilakukan uji publik. Ada kajian akademik baik aspek perundang-undangan maupun sosio politik kultural. Baru setelah itu bisa dilakukan sayembara untuk mendapat design lambang tersebut sesuai filosofi lambang, ujarnya.

Kita juga belum tahu persis apakah lahir Perda 55/2009 tentang lambang daerah Kabupaten Batu Bara sudah melalui uji publik.

Setelah uji publik proses selanjutnya menjadi ranah legislatif. Jadi, masalah lambang ini harus ekstra hati-hati , jangan gegabah, ungkapnya.

Lihat saja lambang negara Indonesia Garuda Pancasila memiliki makna filosofi cukup dalam dan menggambarkan fakta sejarah perjuangan bangsa yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Masing-masing unsur yang ada dalam lambang Garuda Pancasila ada makna yang dalam dan sakral. (zein/mm)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini