 |
| Badlun Alkholidi selaku Wakil Ketua PC Alwasliyah Kecamatan Medan Belawan.(foto:mm/awal) |
"Khusus Cabang Belawan sejak 1 April 2018 yang lalu, tentang pemilihan kepengurusan Cabang Belawan Alwasliyah dimenangkan H. Sutiono dan kawan-kawan. Tapi sampai saat ini Pengurus Daerah tidak keluarkan SK atas hasil musyawarah," kata Badlun Alkholidi selaku Wakil Ketua PC Alwasliyah Kecamatan Medan Belawan kepada medanmerdeka.com, Kamis (10/2/2022).
Sambung Badlun, menurut Pengurus Daerah Alwasliyah, dalam pemilihan kepengurusan ada pelanggaran dan tidak diperbolehkan dua periode menjadi pengurus cabang.
"Kami sudah datangi Pengurus Daerah Alwasliyah untuk melakukan musyawarah ulang, namun tidak dikabulkan. Bahkan PD membentuk pengurus sementara dan lain sebagainya. Bahkan, mereka membentuk musyawarah ulang dengan membentuk ranting-ranting di Belawan," ungkap Badlun
Karena tidak ada keputusan, sambung Badlun, maka mereka melaporkan hal ini ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Hasilnya, PN Medan menetapkan agar PD Alwasliyah mengeluarkan SK hasil musyawarah. Begitu pula hasilnya di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan.Tidak terima, maka PD Alwasliyah pun melanjutkannya ke tingkat Kasasi di Jakarta.
"Di tingkat Ibtidaiyah dan SD tidak ada masalah. Begitu pula di tingkat SMP dan Tsanawiyah. Masalah sudah diselesaikan di Pengadilan. Kepala sekolah yang di SK kan PD Alwasliyah protes ke Pengadilan. Ternyata putusan pengadilan Negeri Medan menetapkan Nurwahabi dan Zulkifli sebagai guru biasa, dan sudah dipekerjakan. Tapi sampai saat ini mereka itu tidak masuk. Inilah yang menjadi kendala, kalau begini caranya seperti ada kepentingan mereka," kata Badlun.
Sementara itu Majelis Pendidikan Pengurus Besar (MPPB) Alwasliyah melalui wakil Sekretaris, Guntur Syaputra Al Karim, M.Pd, yang dikonfirmasi menjelaskan masalah yang sedang dihadapi dan dia juga akui pengambilan alih unit pendidikan di Belawan.
Pengambilalihan seluruh unit pendidikan di Kecamatan Belawan oleh Majelis pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah berdasarkan beberapa point, diantaranya Surat Oleh MP PD. Pimpinan Daerah Al Washliyah Kota Medan perihal penyerahan penyelesaian Pendidikan Belawan diserahkan Kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar (Pusat) Al Washliyah.
Selanjutnya kata Guntur, petisi pewakif dan tokoh agama dan warga Al Washliyah Belawan meminta kepada MPPB untuk diambil alih. Kemudian laporan kepada MPPB Al Washliyah oleh sebagian guru Al Washliyah di Belawan yang sudah tidak menerima gaji selama 1 Tahun.
Kemudian kesepakatan bersama oleh seluruh kepala sekolah/madrasah pada tgl 23 desember 2021 bahwa persoalan masalah pendidikan di Belawan diserahkan kepada MP.PB.Al Washliyah.
Lebih lanjut Guntur mengatakan tidak cairnya dana bos yang menghambat proses pendidikan. Terkhusus kepada SMP 9 dan MTS 5. MP.PB telah memberikan kesempatan antara ibu Maysarah dengan bapak Nurwahabi dan Pak Lilik dengan Pak Zulkifli, untuk membuat kesepahaman dan kesepakatan diantara mereka. Namun tidak menemukan titik terang.
Maka kata Guntur, untuk penyelamatan pendidikan Al Washliyah di Kecematan Medan Belawan, Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah, dengan segala ketentuan hukum negara dan Peraturan Organisasi bertindak atas dan untuk menegkkan hal tersebut.
Maka berdasarkan hal tersebut apa yang dilakukan oleh majelis pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah saat ini adalah berdasarkan perintah organisasi Pengurus Besar Al Washliyah.
Dengan demikian Langkah Majelis Pendidikan untuk penyelesaian, mengambil Alih Akun Dapodik dan Emis serta Simpatika. "Menutup Akun Bank penerimaan dana bos. Memperbaiki SK Guru dan Kepala sekolah/madrasah. Dengan tahapan yang telah kami sampaikan kepada Plt. Kepala Sekolah/Madrasah di semua unit Pendidikan al Washliyah di Belawan" akhir Guntur. (awal/mm)
