5 PAC Partai Demokrat di Batubara Menolak Status Plt

Sebarkan:

 

Lima pengurus PAC Partai Demokrat Batubara menolak status Plt. (foto;mm/ist)
BATUBARA (MM) - Lima Ketua PAC Partai Demokrat se-Batubara melayangkan protes sekaligus menolak status Pelaksana Tugas (Plt). Apalagi mereka bagian dari 7 kecamatan induk yang dibentuk jauh sebelum adanya pemekaran kecamatan.

Sebagaimana diketahui,7 kecamatan induk masing-masing; Kecamatan Limapuluh, Talawi, Sei Balai, Airputih, Tanjung Tiram, Medang Deras dan Sei Suka.

Sedangkan yang menolak status Plt PAC Partai Demokrat, yakni Kecamatan Limapuluh, Talawi, Sei Balai, Airputih dan Tanjung Tiram.

Ketua PAC Partai Demokrat Sei Balai, Novendi Saragih mengatakan, aksi protes ini berawal ketika dilakukannya penunjukan 12 Plt PAC Kecamatan, termasuk 7 PAC Partai Demokrat, induk. 

"Kami selaku PAC Partai Demokrat Induk seharusnya diangkat sebagai pengurus defenitif, bukan lagi sebagai Plt karena kepengurusan kami sah untuk periode 2017-2022. Pemberhentian kami serta pengangkatan Plt tidak mendasar," pungkas Novendi, Senin(25/4/2022) di Sekretariat PAC Demokrat Talawi.

Oleh karena itu, mereka menilai kebijakan yang dilakukan Ketua DPC Batubara Wan Helmi patut diduga menyalahi serta bertentangan dengan peraturan organisasi (PO). "Keputusan ini tidak pernah dibicarakan Ketua DPC Demokrat dengan PAC. Bahkan kantor Sekretariat DPC Demokrat tidak pernah buka," tegasnya.

Novendi Saragih menilai, kebijakan pengangkatan 12 Plt PAC Kecamatan se-Batubara salah satu strategi Wan Helmi untuk memuluskan jalannya agar terpilih kembali memimpin DPC Partai Demokrat dalam Muscab, mendatang. 

Sambungnya, kepemimpinan DPC Partai Demokrat Wan Helmi akan berakhir Oktober 2022,mendatang. Sesuai mekanisme, Wan Helmi harus meletakan jabatan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Untuk itu, kepemimpinan DPC Partai Demokrat Batubara akan dipegang Plt.

Terkait nasib Plt yang mereka alami, Novendi Saragih bersama empat rekannya meminta Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimukti Yudoyono untuk turun tangan menyelesaikan perselisihan di tubuh Partai Demokrat Batubara di bawah kepemimpinan Wan Helmi.

"Kami mohon kiranya Ketua Umum DPP Partai Demokrat membatalkan SK 7 Plt Ketua PAC Kecamatan serta mengembalikan hak dan wewenang mereka selaku Ketua PAC Partai Demokrat yang baru berakhir 14 November 2022," tegasnya.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Batubara Wan Helmi diyang dikonfirmasi menjelaskan penggantian 7 Ketua PAC Kecamatan induk sekaligus pengangkatan 5 Plt Ketua PAC Kecamatan pemekaran berdasarkan Rapat Pleno.

Dikatakan Wan Helmi, alasan tidak mengundang 7 PAC induk karena PAC pada saat validasi data tidak memiliki sekretariat tetap. Bahkan ada juga Ketua PAC Partai Demokrat yang telah pindah partai. (zainuddin zein)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini