 |
| Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar.(foto/Ist) |
Boy juga mengatakan sebaiknya masyarakat menjaga situasi kondusif pada bulan Ramadhan, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
"Sebaiknya mari bersama-sama menjaga situasi kondusif di kota Pematangsiantar pada bulan Ramadhan, banyak cara untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus mengerahkan mass yang banyak," ujar Boy, Sabtu (9/4/2022).
Dalam menyampaikan aspirasi apalagi dengan pengerahan massa, masyarakat diharapkan mematuhi ketentuan yang ada dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
"Jika tidak ada pemberitahuan sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 1998 pasal 15 terkait demonstrasi atau unjuk rasa, yang tidak mendapat ijin atau laporan kepolisian dapat dibubarkan," kata Boy.
Menanggapi adanya pesan yang beredar di di masyarakat melalui media sosial terkait aksi massa tanggal 11 April 2022 nanti, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi, mahasiswa mengecam kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Ketua GMKI cabang Pematangsiantar-Simalungun, Juwita Panjaitan mengatakan, memprotes kebijakan kenaikan PPN, BBM dan gas serta kelangkaan minyak goreng dan pupuk subsidi di sejumlah daerah.
"GMKI tegas menolak kebijakan pemerintah yang berdampak menyengsarakan rakyat, karena itu pemerintah diminta meninjau kembali kenaika PPN, BBM dan gas serta mengatasi kelangkaan pupuk subsidi di sejimlah daerah," kata Juwiya.
Edis Galingging Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi Periode 2021-2022 menegaskan, “pemerintah tetap fokus menjalankan programnya, jangan sibuk memikirkan pemilu di 2024," ujarnya.
Baik Juwita dan Edis mengatakan mahasis masih berdiskusi terkait pesan ajakan aksi pada 11 April nanti yang beredar di media sosial. (davis/mm)
