 |
| Bupati Tapsel Dolly Pasaribu. (foto/net) |
Sikap ini dianggap aneh karena predikat WTP dari BPK RI sama sekali tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Kok saya melihat sikap aneh Bupati Dolly ini terkesan membodohi rakyatnya. Apa beliau ini tidak paham bahwa predikat WTP dari BPKI RI itu merupakan penghargaan atas tatakelola keuangan. Jadi bukan soal peningkatan kesejahteraan rakyat," kata pengamat Hukum Zakaria Rambe kepada wartawan di Medan, Selasa (10/5/2022).
Zakaria melanjutkan dalam tangkapan layar akun instagram Bupati Tapsel @hajidollypasaribu disebutkan bahwa dia membanggalan raihan predikat WTP dan menghubungkannya dengan kesejahteraan rakyat.
"Pencapaian indikator perbaikan tatakelola keuangan itu kewajiban pemerintah daerah. Penghargaan WTP itu bentuknya motifasi. Nanti Kementerian Keuangan akan memberikan reward berbentuk Dana Insentif Daerah (DID). Jadi maaf ya Pak Bupati Dolly, WTP itu bukan penghargaan yang luar biasa," kata Zakaria lagi.
Zakaria kemudian menambahkan bahwa banyak Kabupaten/Kota yang justru mendapatkan predikat WTP malah kepala daerahnya diciduk oleh aparat penegak hukum karena korupsi.
Dia mencontohkan penangkapan Bupati Bogor, Ade Yasin yang dilakukan beberapa pekan lalu oleh KPK. Kasus dugaan korupsi itu kini ditangani KPK.
Sementara itu data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan paling tidak ada 10 kepala daerah penerima opini WTP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Riau Rusli Zainal, dan Gubernur Riau Annas Maamun.
"Saya gak berharap ini ya, cuma jangan nanti koar-koar soal WTP kena ciduk juga. Mudah-mudahan bupati ini tidak seperti itu," tegas Zakaria. (ril)
