 |
| Sahlul Umur Situmeang. (foto/ist) |
Sekretaris DPD I Golkar Sumut, Ilhamsyah dituding sebagai penyebabnya karena diduga banyak melakukan pelanggaran administrasi dan peraturan/mekanisme organisasi. Ilhamsyah juga dituding kerap bertindak arogan dan merasa paling pintar.
“Seharusnya, dia (Ihamsyah) mengayomi dan memungsikan pengurus sesuai tupoksinya. Namun faktanya, dia malah berusaha memecah belah, apalagi memusuhi pengurus. Bagaimana kita ingin mencapai target partai kalau sesama pengurus sudah saling menyakiti,” kata Sahlul kepada wartawan, Senin (20/6/2022).
Sahlul yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sibolga selama dua periode ini pun meminta kepada Ketua DPD I Golkar Sumut, Musa Rajekshah, untuk mengevaluasi dan mengganti Ilhamsyah sebagai Sekretaris DPD II Golkar Sumut.
Selain menilai banyak melakukan pelanggaran administrasi dan peraturan organisasi partai, Sahlul juga menilai Ilhamsyah tidak mampu melaksanakan konsolidasi partai.
Sahlul pun lantas kemudian membeberkan beberapa poin yang menjadi dasar penilaiannya menyebutkan Ilhamsyah tidak mampu melaksanakan konsolidasi partai.
"Poin pertama, rapat kerja daerah (Rakerda) dan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Golkar Tahun 2021 tidak berjalan. Sudah setahun lebih, baru dua DPD yang melaksanakan Rakerda, yakni Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Dairi," sebut Sahlul.
Selanjutnya poin kedua, sambung Sahlul, pengangkatan pelaksana-pelaksana tugas (Plt-Plt) Ketua DPD kabupaten/kota tidak proporsional dan profesional. Contohnya kata dia, pengangkatan pegawai sekretariat DPD II Golkar Nias Barat menjadi Plt Ketua DPD Golkar Nias Barat.
"Terbukti sampai sekarang, tidak ada kegiatan apapun di Nias Barat meski sudah empat bulan Plt Ketuanya diangkat," ketusnya.
Sahlul yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Sibolga ini juga, mengkritisi mengenai pengangkat Plt Ketua DPD II Golkar yang belum mempunyai pengalaman apa-apa di Golkar. Padahal menurutnya, masih banyak kader senior Golkar yang memiliki jabatan sebagai Koorbid dan Wakil Ketua, tapi tidak dipercayai dan difungsikan.
"Ironinya lagi, di beberapa daerah, ada oknum yang belum memenuhi syarat menjadi Ketua DPD Golkar. Salah satu contohnya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Ketua terpilihnya tidak memenuhi syarat.
Hanya dua tahun menjadi pengurus transisi, diloloskan menjadi ketua tanpa mendapatkan diskresi dari ketua umum. Ini namanya 'Abuse Of Power' (penyalahgunaan kekuasaan) dan sudah mengangkangi kewenangan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto,” ketus Sahlul.
Selanjutnya poin ketiga, seru Sahlul, mengenai pelaksanaan musda Golkar Kabupaten Deliserdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Tapteng di Kota Medan. Sementara, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) digelar di Parapat, Kabupaten Simalungun.
Menurutnya, musda kabupaten/kota seyogianya dilaksanakan di daerah masing-masing sebagai upaya pengembangan sekaligus konsolidasi partai di tingkat kabupaten/kota, sehingga masyarakat di daerah itu mengetahui bahwa Golkar melaksanakan musda.
“Kecuali musda tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang tidak kondusif di daerah itu, barulah dilaksanakan di propinsi. Kalau musda dilaksanakan di propinsi, terindikasi ada unsur rekayasa oleh pihak tertentu dan hasilnya tidak berkualitas,” ketus Sahlul.
Kemudian poin keempat, sambung Sahlul, mengenai pelaksanaan rapat pleno revitalisasi Golkar Sumut. Pria yang rutin jogging ini menilai hasil rapat pleno revitalisasi Golkar Sumut adalah cacat hukum, karena pelaksanaannya tidak dihadiri oleh unsur pengurus satu tingkat di atasnya (DPP Golkar). Merujuk kepada peraturan petunjuk pelaksanaan DPP Golkar tahun 2015 nomor: Juklak-14/DPP/Golkar/XII/2011, huruf B, tentang ketentuan dan waktu pelaksanaan revitalisasi.
“Hasil revitalisasi yang diumumkan Golkar Sumut juga sangat aneh, karena ada oknum yang baru berpartai tiba-tiba sudah masuk menjadi pengurus harian. Maka itu, kami mohon kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk meninjau ulang hasil revitalisasi Golkar Sumut dan mengembalikan kader-kader terbaik partai yang dibuang atau diberhentikan dari kepengurusan Golkar Sumut,” imbuh Sahlul.
Poin kelima, beber Sahlul, mengenai rapat pleno DPD Golkar Sumut perihal pengangkatan Plt Ketua DPD Golkar Samosir. Hasilnya bukan mengangkat Plt Ketua, tapi malah revitalisasi tanpa mencabut hasil rapat pleno sebelumnya.
“Seharusnya, hasil rapat pleno dicabut terlebih dulu baru dilaksanakan revitalisasi, tetapi hal itu tidak dilakukan dan menurut saya ini merupakan pelanggaran,” ujarnya.
Sementara itu poin keenam atau poin terakhir, tutur Sahlul, dari 33 kabupaten/kota yang telah melaksanakan musda, baru tiga daerah yang tercatat melaksanakan pelantikan. Sementara, kepemimpinan Musa Rajekshah sebagai Ketua Golkar Sumut sudah menjelang dua tahun.
“Jadi, kami minta kepada Ketua Golkar Sumut, Musa Rajekshah, untuk mengevaluasi dan mengganti Sekretaris Golkar Sumut. Apabila tidak dilakukan, maka tunggulah kehancuran Golkar Sumut. Saya akan terus bersuara mengenai hal ini, tunggu episode penjelasan saya berikutnya, pasti seru,” pungkas Sahlul.
Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah yang dihubungi terpisah lewat pesan WhatsApp (WA) tidak banyak merespon pernyataan Sahlul Umur Situmeang. Dengan singkat dia hanya menjawab bahwa kader Golkar semakin solid."Kader Golkar semakin solid," ujarnya. (jhonny simatupang)
