SIMALUNGUN (MM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di Dinas Kesehatan setempat dengan memberikan penyuluhan hukum
Kepala seksi intelijen kejari Simalungun Asor Olodaiv DB Siagian, Sabtu (11/6/2022) mengatakan penyuluhan dilaksanakan di balai Harungguan kantor bupati Simalungun di Pematang Raya, 8 Juni 2022 lalu.
Kegiatan itu diikuti kepala puskesmas (Kapus) dan bendahara di Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun.
"Dengan penyuluhan hukum, diharapkan para kepala puskesmas dan bendahara memahami pengelolaan keuangan negara yang baik dan tidak menyimpang", ujar Asor.
Diharapkan Asor dengan mengikuti penyuluhan hukum para kepala puskesmas dan bendahara mampu mengelola keuangan negara sesuai ketentuan dan tidak melanggar hukum.
Di hadapan para kepala puskesmas dan bendahara, Asor yang juga sebagai pembicara mengingatkan jika menyimpang dalam pengelolaan keuangan negara, proses hukum akan menanti, apalagi saat ini dengan kemajuan tekhnologi dan sarana informasi saat ini, masyarakat mudah sekali menyampaikan informasi atau laporan ke aparat penegak hukum.
Sebagai pembicara dalam kegiatan itu selain kepala seksi intelijen, Asor Olodaiv DB Siagian juga Billin Sinaga ,Kasubin kejari Simalungun.
Kepala dinas kesehatan Pemkab Simalungun Edwin T Simajuntak mengapresiasi penyuluhan hukum bagi kepala puskesmas dan bendahara oleh kejari Simalungun.
"Setelah mengikuti penyuluhan hukum mudah-mudahan para kepala puskesmas dan bendahara tidak lagi korupsi," ujar Edwin. (davis)
