Kepala Bapenda Batubara Rijali: Selain Kesadaran Wajib Pajak Masih Rendah, Koordinasi Lintas OPD Belum Maksimal

Kepala Bapenda Pemkab Batubara, Rijali. (foto:mm/ist)

BATUBARA (MM) - Pesatnya pembangunan daerah tak lepas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah sektor sebagai desentralisasi. Namun implementasinya hingga kini masih saja ada kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batubara, dalam menggenjot PAD.

"Kesadaran wajib pajak masih rendah, bahkan sinergitas dan koordinasi lintas OPD hingga kini masih belum maksimal," kata Kepala Bapenda, Rijali di ruangan kerjanya, Jumat (24/6/2022).

Kondisi terkini, sambung Rijali, kesadaran pelaku usaha rumah makanan dan minuman. Sesuai peraturan, pelaku usaha wajib menambahkan pajak 10 persen untuk setiap transaksi. Padahal pihaknya sudah menyediakan mesin teller di 64 lokasi usaha makanan minumam di Batubara. "Potensi PAD dari usaha makanan dan minuman hingga kini belum maksimal," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, pelaku usaha tidak mengaktifkan mesin teller dengan alasan para konsumen mengeluhkan karena harga makanan dan minuman menjadi mahal.

Salah satu kendala lainnya, pajak dan retribusi UMKM non rumah makan yang hingga kini belum terdata sepenuhnya. Untuk itu, pihaknya akan memperkuat sinergitas dan koordinasi dengan menjemput bola dengan OPD terkait.

Pihaknya juga sudah bertemu dengan Bupati Batubara Ir. H.Zahir MAP, untuk membuat terbosan dengan memberikan izin usaha (NIB) gratis kepada pelaku UMKM. Rijali berharap, dengan memiliki izin maka pelaku UMKM semakin terbuka untuk membayar retribusi ke depannya. 

Sebab selama ini, lanjut Rijali, pihaknya belum mendapatkan rekapitulasi perizinan yang sudah diterbitkan Dinas Perizinan dan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Batubara. 

"Kita berharap akhir tahun ini data UMKM sudah didapat dan akan kita edukasi untuk taat pajak demi pembangunan Batubara yang lebih baik lagi. Termausk juga retribusi IMB," harapnya. (zainuddin zein)