 |
| Politisi Partai Golkar Batubara, Ismar Khomri. (foto/ist) |
"Saya menyampaikan apresiasi terhadap kawan-kawan Pers yang mengungkap adanya dugaan kesalahan tatakelola keuangan dalam hal sewa 29 unit kendaraan dinas operasional yang menyedot anggaran senilai Rp2,2 miliar," kata Ismar Khomri yang juga ketua DPD Golkar Batubara, Kamis (30/6/2022).
Politisi Golkar juga sependapat untuk membawa dan membahas persoalan sewa kendaraan dinas ini ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Batubara. Tentnya pihaknya akan melayangkan panggilan kepada pihak terkait hingga pihak ketiga pemenang tender.
"Sebaiknya persoalan ini harus dibahas dalam RDP DPRD, sehingga terang benderang. Dalam forum RDP nantinya akan jelas dan transparan mekanisme alokasi anggaran, tender dan pemenangnya secara transparan dan akuntabel. Jika ini digelar, nantinya akan terpapar secara jelas apakah sewa lebih menguntungkan daripada pengadaan/membeli," pungkas Ismar Khomri.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Batubara menyewa 29 unit kendaraan dinas operasional sewa (KDO-S) senilai Rp2,2 miliar pertahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengklaim dengan menyewa kendaraan ini, Pemkab Batubara hemat Rp5 miliar.
Kepala BKAD Pemkab Batubara, Hakim melalui Sekretaris Andri R,SH, mengatakan, penggunaan KDO-S berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 tahun 2022,menggunakan asas hemat, efektif, efesien dan berkadilan. Oleh karena itu pengadaan kendaraan dinas operasional melalui prses sewa.
Dijelaskannya, kendaraan yang disewa sebanyak 29 unit Mitsubishi XPander Exceed dengan nilai Rp.2,2 miliar per tahun. Melalui sewai ini, maka Pemkab telah menggemat serta tidak lagi memikirkan biaya perawatan, asuransi hingga pajak kendaraan. "Biaya perawatan dan asuransi serta pajak kendaraan ditanggung penyedia. Jadi memang hemat," katanya.
Pernyataan BKAD jelas-jelas disangkat Ketua Fraksi PBB DPRD Batubara, Azhar Amri. "Dimana jalannya dengan menyewa bisa hemat Rp5 miliar?" pungkas Azhar Amri
Politisi PBB tersebut akan mendukung Pemkab dengan menyewa kendaraan dinas jika benar-benar dapat menghemat anggaran karena akan menguntungkan keuangan daerah. "JIka setahun Rp2,2 miliar, maka jika sewa 5 tahun asumsinyad menjadi Rp11 miliar. Padahal, jika kita beli maka Rp7,8 miliar dan dapat dipakai 7 tahun. Setelah itu kendaraan bisa dilelang," kata Azhar Amri.
Oleh karena itu, Azhar Amri tidak sepakat jika dilakukan KDO-S. Untuk biaya perawatan dan pajak kendaraan sebenarnya dapat dibahas kembali atau bisa dibankan kepada OPD atau kepala dinas yang menggunakan. (zainuddin zein)
