 |
| Kasat Reskrim Polres Tapteng, AKP Sisworo memimpin rakor penanggulangan Karhutla. (foto/ist) |
Rakor tersebut dilaksanakan sehubungan dengan kerentanan karhutla di wilayah Tapteng, sekaligus atensi tindak lanjut dari arahan Kapolda Sumut tentang penanggulangan karhutla di Sumatera Utara (Sumut), terutama dalam proses hukum kepada para pelaku pembakaran karhutla.
Kasat Reskrim Polres Tapteng, AKP Sisworo selaku pimpinan dalam rakor, meminta peran aktif dan kerja sama aparat pemerintah desa/kelurahan, TNI/Polri, kehutanan dan instansi terkait untuk penanganan, penanggulangan, dan penegakan hukum karhutla.
"Kami juga harapkan kerja sama dari instansi terkait agar kiranya udapat membuat imbauan, baik dalam bentuk brosur, spanduk, maupun sosialisasi bekerja sama dengan Polri," kata Sisworo.
Rakor di Ruang Vidcon Mako Polres Tapteng yang dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Manuturi Siregar, Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Hutan KPH XI Pandan, Bernad Situmorang, dan Kanit Reserse jajaran Polres Tapteng itu juga digelar sesuai data Forum Internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali beberapa waktu lalu.
Dalam forum yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terkuak jika Indonesia telah berhasil menurunkan karhutla dari 2,6 juta hektar menjadi 358.000 hektar pada 2021. Namun jumlah itu ternyata berbanding terbalik dengan penanganan karhutla di Sumut.
Pada semester I/2022, titik hotspot di Sumut tercatat sebanyak 206 titik dengan 156 kejadian karhutla. Jumlah itu disebutkan mengalami peningkatan sebanyak 36 titik dibanding semester I/2021.
Adapun wilayah dengan hotspot terbanyak pada periode Januari-Juli 2022 itu, antara lain Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) 37 titik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) 23 titik, Kabupaten Labuhanbatu 20 titik, Kabupaten Toba 18 titik dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) 5 titik. (jhonny simatupang)
