 |
| Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan foto bersama usai memimpin Rakor TPID di Kantor Wali Kota Sibolga, Kamis (1/9/2022). (foto:mm/jhonny simatupang) |
“Silakan beli secukupnya saja, karena orang lain juga sangat membutuhkan bahan pokok, termasuk warga yang berasal dari keluarga kurang mampu,” kata dia, usai memimpin Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Wali Kota Sibolga, Kamis (1/9/2022).
Jamaluddin juga meminta kepada para pedagang agar tegas menolak jika ada warga yang membeli bahan pokok berlebihan. Bahkan Jamaluddin mengaku, akan menindak tegas siapa saja pedagang nakal yang kedapatan melakukan aksi penimbunan barang. "Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga akan bertindak tegas mencabut izin usahanya," ucapnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Ketua DPRD Tapteng ini tidak memungkiri bahwa Pemkot Sibolga bersama Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan lintas sektoral akan terus berupaya dan maksimal dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok masyarakat melalui berbagai bauran kebijakan.
Salah satunya kata dia, dengan memutus panjangnya mata rantai perdagangan bahan pokok melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) produsen atau government to government (G to G).
"Hal itu pernah dilakukan Pemkot Sibolga dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)," terangnya.
Hal yang sama disampaikan Deputi Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sibolga, Jonataruli Sidabalok. Ia mengakui, sejak beberapa tahun lalu, BI telah menginisiasi kerja sama secara government to government (G to G) dan juga business to business (B to B) tersebut.
“Sebagaimana pada 2021 lalu, kami sudah mempertemukan klaster cabai merah di Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dengan pedagang besar di Pasar Sibolga Nauli. Terdapat tiga kali transaksi, tapi bukan melalui jalur G to G, melainkan secara B to B,” kata Jonataruli.
Sedanhkan di 2022 ini, lanjut Jonataruli, BI Sibolga akan memfasilitasi dengan memberikan bantuan untuk biaya transportasinya, supaya harga komoditi tersebut tetap stabil. Serta akan memperluas jaringan kerja sama G to G dan B to B agar Kota Sibolga tidak tergantung hanya kepada satu daerah produsen saja.
“Diawali dengan fasilitasi MoU dulu, tentunya. Nanti, baru kita lihat kebutuhannya seperti apa, tergantung situasinya,” tukasnya.
[cut]
|
| Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan foto bersama usai memimpin Rakor TPID di Kantor Wali Kota Sibolga, Kamis (1/9/2022). (foto:mm/jhonny simatupang) |
Rakor TPID Sibolga itu juga membahas rencana Pemkot Sibolga membangun ruang pendingin (coolroom) berkapasitas 40 ton untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok penyumbang inflasi, semisal komoditas cabai merah, bawang merah, dan lainnya.
Menurut Jamaluddin, pembangunan coolroom berteknologi canggih tersebut akan dilaksanakan tahun ini dengan anggaran bersumber dari alokasi biaya tidak terduga (BTT). Ruang pendingin itu nantinya akan dilengkapi sistem kontrol atmosfer yang memadukan teknologi pendinginan dan pengontrol kelembaban udara.
“Ini merupakan alat penyimpan komoditi paling mutakhir karena mampu menjaga kualitas produk hingga enam bulan. Kita yakin, dengan alat ini kita dapat melakukan intervensi ketika harga di pasar mengalami lonjakan kenaikan,” ungkapnya.
Diharapkan, jangan ada tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh instansi yang terkait dalam pengelolaannya nanti. Karena itu kata dia, untuk kepentingan masyarakat.
“Pemkot Sibolga tidak berbisnis atau mengambil keuntungan, justru Pemkot bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan pasokan sehingga harga pasar tetap normal dan terkendali,” tuturnya.
Sementara itu, menyikapi kabar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),Jamaluddin berharap kepada masyarakat Sibolga untuk tidak melakukan aksi demo.
“Kalaupun hendak menyampaikan aspirasi, tolong jangan anarkis. Karena kita semua tidak menginginkan terjadinya aksi anarkis di kota yang kita cintai ini,” pungkasnya. (jhonny simatupang)
