 |
| Ketua DPRD Madina Erwin Lubis menerima aspirasi guru honorer di ruangan kerjanya. (foto:mm/fadli) |
Kedatangan para honorer disambut Ketua DPRD Madina Erwin Lubis, Kepala Dinas Pendidikan, Drs Lismulyadi Nasution dan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina, Abdul Hamid dipanggil untuk memberikan penjelasan dan pemahaman.
Paujan menyebutkan kedatangannya untuk memperjuangkan aspirasi keluhan enam orang guru honorer tenaga sukarela (TKS) yang bekerja di sekolah swasta tersebut agar dimasukkan dalam pendataan non ASN.
"Guru honorer TKS di SD Muhammadiyah Gunung Tua kebetulan ada enam orang, mereka tidak masuk dalam pendataan non ASN. Dan aspirasi tersebut sudah kita sampaikan kepada Ketua DPRD untuk mencari solusi," katanya.
Bukan hanya di sekolah swasta SD Muhammadiyah Gunung Tua, Paujan juga menyebutkan masih banyak guru honorer TKS di sekolah swasta lainnya yang memiliki nasib yang sama.
"Harapan kita bagaimana guru-guru yang mengajar di swasta itu disamakan dengan TKS yang lain dan bisa juga dimasukkan dalam pendataan non ASN," katanya.
Sementara itu Kadis Pendidikan Madina Lismuliyadi menyebut, keluhan yang disampaikan para guru TKS yang belum masuk dalam pendataan non ASN sudah sesuai dengan regulasi dan aturan yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB).
Akan tetapi Pemkab Madina melalui BKD dan Dinas Pendidikan akan memperjuangkan keluhan tersebut karena guru yang mengajar di swasta juga digaji dari APBD daerah, hanya saja yang di swasta merupakan guru perbantuan.
"Aturan pendataan TKS ke non ASN pada lingkup swasta dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kemen PAN tidak tertampung. Tentunya ini kan harus kita pertajam karana mereka adalah TKS yang diperbantukan di sekolah swasta dan penggajiannya juga dari Pemda, ini akan kita pertanyakan ke pemerintah pusat agar mereka bisa didata dalam daftar non ASN," terangnya.
Untuk data TKS yang bertugas di sekolah swasta maupun negeri berjumlah sekitar 270 orang, dan harapan para guru tersebut sama halnya dengan harapan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Madina meminta seluruh guru honorer TKS yang belum terdaftar dalam data non ASN agar bersabar sembari menunggu hasil koordinasi BKD dengan Menpan-RB dalam waktu secepat mungkin.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil karena guru yang mengajar di sekolah swasta itu sama halnya dengan guru yang mengajar di sekolah negeri termasuk sama-sama gaji bersumber dari pemerintah daerah melalui APBD dan P-APBD.
"Mungkin kita yang salah penafsiran atau Men-PAN yang kurang kajian, makanya pihak BKD kita minta untuk koordinasi ke pemerintah pusat, mudah-mudahan ada solusi terbaik karena apapun alasannya mereka juga guru-guru yang harus kita akui mereka juga banyak menempah anak-anak berprestasi," terangnya.
Selain itu ia juga menyinggung soal gaji yang akan dibayarkan untuk para guru honorer di Madina. Pada Januari 2022, APBD hanya menampung gaji guru honorer sampai bulan Juni dan September karena saat itu ada wacana di Dispen bahwa gaji tersebut bisa ditampung dari Dana BOS.
Namun, sesuai dengan regulasi tidak bisa ditampung pada Dana Bos karena ada aturan yang menyalahi, makanya gaji tersebut kembali dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD dan P-APBD.
"Pemerintah dengan sigap menangapi itu dan menampung pada anggaran P-APBD. Itu Alhamdulillah sudah kita sahkan kalau tidak salah angggarannya sekitar 35 miliar dan itu akan dibayarkan setelah proses asistensi ke provinsi selesai," ujarnya. (fadli)
