Sukseskan Registrasi Sosial Ekonomi 2022, Wali Kota Sibolga Minta Masyarakat Jujur

Sebarkan:

Sekda Sibolga M. Yusuf Batubarfa bersama Kepala BPS Solga Sabar Alberto Harianja, Kepala Bappeda Junaidi Tanjung dan Kadis Kominfo Sofyan Nasution. (foto:mm/jhonny simatupang)
SIBOLGA (MM) - Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan melalui Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Sibolga, M Yusuf Batubara, mengajak seluruh masyarakat Sibolga untuk menyukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Oktober-14 November 2022.

"Saya juga mengajak dan meminta masyarakat untuk memberikan data sebenar-benarnya kepada petugas pendataan demi tercapainya tujuan pembangunan pemerintah, terutama Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga," kata Yusuf pada acara Media Gathering dalam rangka sosialisasi pendataan awal Regsosek Kota Sibolga 2022 yang dihadiri sejumlah awak kedia dan Kepala Lingkungan (Kepling) se Kota Sibolga di Aula Hotel Prima Sibolga, Kamis (13/10/2022).

Yusuf yang hadir mewakili Wali Kota Sibolga bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Junaidi Tanjung, yang bertindak sebagai moderator dan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Sibolga, Sofyan Nasution sebagai salah satu narasumber pada acara sosialisasi itu, mengakui pendataan awal Regsosek ini adalah merupakan agenda sangat prioritas oleh pemerintah, karena akan menjadi momentum menuju terwujudnya satu data, yakni data perlindungan sosial bagi masyarakat.

Ia lantas mengharapkan kolaborasi serta dukungan dari seluruh unsur dalam mewujudkan upaya besar tersebut, terutama peran media untuk keberlangsungan sosialisasi memberikan pemahaman dan ketentuan kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan diri menyambut kedatangan petugas lapangan.

Di sisi lain juga, Kepala Lingkungan (Kepling) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan sebagai pintu awal petugas untuk melakukan wawancara kepada masyarakat diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan data sejujur-jujurnya.

"Bilamana banyak data dari masyarakat yang tidak jujur nantinya, maka data yang dihasilkan akan bias. Sehingga tidak menggambarkan tingkat Regsosek sebenarnya dan akan memengaruhi kinerja Pemkot Sibolga," sebut Yusuf. 

Yusuf kemudian mencontohkan kasus "Kelabu" sensus kesehatan Sibolga pada 2007 silam. Karena ketakutan warga memberikan informasi, kata dia, akhirnya data-data yang diperoleh petugas sensus waktu itu salah, sehingga derajat kesehatan di Sibolga dianggap terendah. Namun, setelah dilakukan survei kesehatan dua tahun berikutnya, hasilnya malah sebaliknya."Jadi, sangat benar yang kita lakukan hari ini. Soalnya biaya pelaksanaannya tidak murah.

[cut]

Sekda Sibolga M. Yusuf Batubarfa bersama Kepala BPS Solga Sabar Alberto Harianja, Kepala Bappeda Junaidi Tanjung dan Kadis Kominfo Sofyan Nasution. (foto:mm/jhonny simatupang)

Padahal dengan data ini pemerintah bisa memberikan perencanaan ke depan bagaimana sebenarnya upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat terkait masalah sosial. Oleh karena itu, peranan Kepling sangat diperlukan guna terwujudnya satu basis data sebagai salah satu langkah mendukung reformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menuju satu data di Sibolga," tukas Yusuf.

Kepala BPS Sibolga, Sabar Alberto Harianja mengakui, pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Data kondisi ekonomi seluruh penduduk ini akan membantu pelaksanaan program pemerintah (seperti program kewirausahaan, program pasar kerja, program investasi, dan program kesehatan) sehingga berjalan efektif. 

"Informasi yang dikumpulkan mencakup kondisi sosioekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya," ungkap Sabar. 

Untuk menyukseskan kegiatan ini, BPS Sibolga telah merekrut 104 petugas hasil rekrutmen pada 12-17 September 2022 lalu. Seluruhnya telah dilatih efektif selama dua hari dalam tiga gelombang dari 4 sampai 11 Oktober 2022. 

"Terimalah kedatangan petugas dan berikan jawaban yang sejujurnya. Bilamana petugas tersebut tidak dilengkapi bukti identitas, silahkan untuk tidak melayaninya, sebab seluruh petugas kita telah diperlengkapi,” pungkas Sabar.

Sekaitan dengan pendataan awal Regsosek ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantar nota keuangan RAPBN 2023 pada 1 Agustus 2022 lalu, mengharapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya mampu memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (jhonny simatupang)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com