 |
| Aksi massa menolak konversi teh ke tanaman kelapa sawit di kebun Bah Butong, Kecamatan Sidamanik, Simalugun, Sumatera Utara, belum lama ini.(foto:mm/Ist) |
Ketua ARSIB, Enda Sitanggang didampingi Kordinator Wilayah GEMPAL, Roy Milan mengatakan somasi sudah dilayangkan pada 23 September 2022 lalu.
Edi mengatakan atas nama masyarakat Sidamanik sangat keberatan dilakukan konversi tanaman teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong, karena akan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat Sidamanik yang sewaktu – waktu akan dilanda bencana alam banjir besar.
"Konversi teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong,kecamatan Sidamanik, sudah mendapat penolakan dari DPRD Sumatera Utara sesuai hasil RDP dengan masyarakat Sidamanik agar di hentikan, sebelum memenuhi semua ketentuan dan memiliki ijin dan kajian ilmiah namun hingga saat ini terus berjalan,sehingga masyarakat resahm," kata Edi kepada wartawan, Senin (10/10/2022) .
Dia menambahkan konversi teh ke kelapa sawit juga telah mendapat penolakan dari pemerintah daerah Kabupaten Simalungun baik oleh Bupati Simalungun ,maupun DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup setempat.
Korwkl Gempal Roy Milan menambahkan dampak konversi teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong , akan menimbulkan bencana banjir dan rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur jalan di Sidamanik seperti yang terjadi di kecamatan Panei setelah tanaman teh dikonversi menjadi tanaman kelapa sawit di kebun Marjandi yang membuat rakyat menderita.
"Rakyat pasti menderita karena lingkungan rusak akibat konversi teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong ,kecamatan Sidamanik", sebut Roy.
Menurut Edi dan Roy jika somasi yang dilayangkan tidak ditanggapi ARSIB dan GEMPAL akan melakukan gugatan secara hukum atas tindakan PTPN IV yang melakukan konversi di kebuh Bah Butong tanpa ijin pemerintah daerah.
Selain itu ribuan massa dari kecamatan Sidamanik dengan menempuh jalan darat akan melakukan aksi unjuk rasa di depan istana presiden di Jakarta meminta perhatian Presiden Jokowi kepada masyarakat kecamataan Sidamanik yang terancam kehidupannya akibat kesewenangan PTPN IV. (davis)
