 |
| Dedi Dermawan Milaya. (foto:mm/ist) |
“Kebijakan yang dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dilakukan sepihak dan jelas kami tolak. Kami sangat menyayangkan kebijakan yang dikelaurkan oleh Gubernur Sumut. Kami tetap mengakui kepemimpinan Karang Taruna Sumut Bung Dedi Dermawan Milaya hingga 2023,” tegas Ketua Karang Taruna Labusel, Andi Syahputra.
Andi mengatakan, penerbitan SK yang dilakukan Gubernur Edy Rahmayadi tidak menghunjuk pasal 18 Permensos no 25 tahun 2019, yang mengatur keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stemsel pasif dimana setiap generasi usia 13 sampai 45 tahun otomatis menjadi anggota/warga Karang Taruna dan Pasal 21 dalam permensos no 25 tahun 2019 tersebut ditegaskan bahwa tentang ''Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut Di atur Lebih Lanjut Di Angaran Dasar Dan Angaran Rumah Tangga'.
“Saya benar-benar tidak paham apa maksud kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi melalui Kadisos Sumut terkait hal ini, bukannya fokus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan membangun Sumut Serta masa Depan Pemuda Sumut malah mengundang ketidaknyamanan & perpotensi memecahbelah pemuda di Sumut,” tegasnya.
Hal senada juga ditegaskan Ketua Karang Taruna Taput, Frido Erwin Sinaga, yang meminta Gubsu Edy Rahmayadi mencabut SK No 188.44/969/KPTS/2022 ,tertanggal 30 November 2022 dan Mengembalikan Kepengurusan Karang Taruna Sumut 2018-2023 kepada Bung Dedi Dermawan Milaya, Demi Terwujudnya Sumatera Utara Yg Bermartabat Dan Berkeadilan.
“Apabila Bapak Tidak Mencabut SK Tsb Di atas, Kami Khawatir Gejolak Bahkan Perselisihan Sesama Pemuda di Sumut akan timbul dan berdampak tidak baik,” tegas Frido. (arie/rel)
