Wali Kota Medan Bobby Nasution saat membuka Rapat Kerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 di Santika Dyandra Hotel, Kamis (19/1/2023). |
Menyikapi ancaman resesi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia - Ukraina tersebut, Pemko Medan telah menyiapkan program dan target-target yang akan dilaksanakan di tahun 2023.
“Guna mewujudkan program dan target-target tersebut, tentunya harus didukung anggaran yang kuat. Oleh karenanya seluruh perangkat daerah Pemko Medan harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, masing-masing perangkat daerah punya PR untuk meningkatkan PAD yang telah ditetapkan,” kata Bobby Nasution.
Salah satu upaya peningkatan PAD yang dapat dilakukan, kata Bobby Nasution, seluruh camat harus meningkatkan keamanan di wilayahnya masing-masing sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi. Termasuk, menjaga agar seluruh aparaturnya untuk senantiasa mempermudah segala bentuk pengurusan dan pelayanan yang dibutuhkan.
Di hadapan Wakil Wali Kota H Aulia Rahman, Sekda Wiriya Alrahman, Asisten serta seluruh pimpinan perangkat daerah, menantu Presiden Joko Widodo ini minta kepada perangkat daerah terkait untuk melihat sejauhmana keberhasilan dari program-program UMKM yang telah dijalankan selama ini. Di samping itu, imbuhnya, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan harus dapat menciptakan nilai tambah dari produk UMKM yang dihasilkan. “Di tahun 2023 ini, saya ingin ada produk UMKM yang dibina selama ini dapat diekspor,” tegasnya.
Selanjutnya, orang nomor satu di Pemko Medan ini menekankan untuk mengatasi masalah stunting. Meski telah dilakukan intervensi dan banyak program yang dilakukan, ungkapnya, namun persoalan stunting masih ada di Kota Medan. Bobby Nasution minta agar penanganan yang dilakukan tidak monoton. Di tahun 2023 ini, perangkat daerah terkait diminta tidak lagi memberikan makanan ultra olahan seperti biskuit sesuai dengan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo karena tidak berdampak untuk mengatasi stunting.
“Sebagai gantinya bisa memberikan bantuan ayam petelur bagi keluarga yang terkena stunting maupun keluarga yang rentan terkena stunting untuk dipelihara. Telurnya bisa dikonsumsi dan dijual guna menambah penghasilan, sebab salah satu penyebab stunting akibat faktor ekonomi,” ungkapnya.
Di samping itu, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini juga minta kepada seluruh camat untuk terus melakukan intervensi penanganan stunting di wilayahnya masing-masing. Termasuk, menggunakan dana kelurahan guna mengatasi masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak tersebut.
Selain stunting, Bobby Nasution dalam rapat kerja tersebut, juga menginstruksikan kepada seluruh camat dan lurah agar mengatasi kemiskinan ekstrim yang ada di wilayahnya. Sesuai target nasional, jelasnya, kemiskinan ekstrim di tahun 2024 harus 0 persen. Terkait itu, camat dan lurah diminta untuk menginventarisir kemiskinan ekstrim yang ada di wilayahnya dan dapat menggunakan dana kelurahan untuk membantu mengatasinya.
Di kesempatan itu, ayah tiga orang anak ini kembali menegaskan kepada seluruh perangkat daerah dan camat agar dapat menjalankan lima program prioritas dengan sebaik-baiknya. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terangnya, juga dapat mengatasi ancaman krisis global.
Oleh karenanya, tegasnya, tidak ada lagi pengerjaan proyek yang terlambat dilakukan di tahun 2023. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku perangkat daerah yang memiliki anggaran paling besar di lingkungan Pemko Medan, diingatkan agar serapan anggarannya lebih besar.
Di tahun 2023 ini, Bobby Nasution minta agar kedua perangkat daerah itu sudah dapat melakukan pekerjaan di awal tahun anggaran. “Pengerjaan yang di atas 6 bulan, saya minta sudah melakukan kontrak kerja di bulan Maret ini sehingga dapat langsung dikerjakan. Harus dihitung untung ruginya jika pekerjaan tidak selesai sesuai waktu. Untuk itu, saya tidak mau lagi ada pengerjaan yang melewati tahun. Saya akan melihat apakah bulan Maret ini pengerjaan sudah dilakukan, jika tidak, saya siap melakukan evaluasi!” tegasnya.
Terakhir, Bobby Nasution menyampaikan pidato Presiden Joko Widodo dalam Rakornas beberapa waktu lalu tentang bahayanya politik identitas. Ia berharap agar politik identitas ini tidak terjadi di Kota Medan, sebab ketidakharmonisan antar umat beragama yang terjadi akan berdampak kepada para investor sehingga takut untuk berinvestasi.
“Apabila ada konflik agama yang terjadi di wilayahnya, camat jangan kabur dan takut untuk menyelesaikannya. Saya minta segera selesaikan konflik tersebut sesuai dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sebab, konstitusi kita memperbolehkan semua umat beragama untuk menjalankan ibadahnya,” pesannya.
Sebelum mengakhiri arahannya, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada kecamatan dan kelurahan yang telah menggunakan dana kelurahan dengan baik serta maksimal. Diharapkannya, penggunaan dana kelurahan dapat dilakukan di awal tahun anggaran, tidak di akhir tahun seperti yang selama ini terjadi sehingga masyarakat dampak merasakan dampak ekonominya.
“Di tahun 2023 ini, kita akan menambah dana kelurahan sebesar Rp.100 juta untuk masing-masing kelurahan, terkecuali kelima kelurahan yang terendah penyerapan dana kelurahannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar dalam laporannya menjelaskan, maksud rapat kerja ini digelar untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pemko Medan Tahun 2023 sekaligus review atas pelaksanaan program tahun sebelumnya agar lebih menjamin tercapainya target pembangunan sebagaimana ditetapkan.
“Sedangkan tujuannya guna mewujudkan pelaksanaan program kegiatan OPD serta APBD Kota Medan Tahun 2023 secara tepat waktu dan tepat sasaran, berkualitas serta membangun sisnergitas dan kolaborasi di antara OPD di lingkungan Pemko Medan,” jelas Benny Iskandar seraya menambahkan, rapat kerja ini diikuti sekitar 500 peserta. (nasti)