 |
| Sekretaris Kelompok Kerja Kehumasan (Pokja Humas) Sumatera Utara, Mirza Syahputra. (foto:mm/ist) |
“Berdasarkan kondisi faktual hari ini, tak sulit bagi publik untuk menyimpulkan apa yang disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi kepada para pejabat yang dilantiknya Kamis (5/1/2023) itu sebagai disharmoni antara dirinya dengan Wagubsu Ijeck,” ulas Sekretaris Kelompok Kerja Kehumasan (Pokja Humas) Sumatera Utara, Mirza Syahputra, menanggapi wartawan di Medan, Jumat (6/1/2023).
Bagi Mirza, umbar disharmoni yang dipertontonkan Gubsu Edy juga menunjukkan kalau mantan Panglima Kostrad itu tidak memiliki cukup kepercayaan diri dalam memimpin Sumatera Utara. Seolah dia menyesalkan sikap hormat aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Sumut terhadap Wagubsu Musa Rajekshah selama ini.
“Padahal jelas, undang-undang telah mengatur sistem pemilihan dan kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Gubsu Edy pernah bilang, dia dan Wagubsu itu ibarat suami istri dalam rumah tangga. Tapi apa yang terus diumbarnya bertolak belakang,” tandas Mirza.
Diketahui, saat melantik 50 pejabat eselon II dan III di Aula Tengku Rizal Nurdin, Gubsu mengungkap dirinya tak ingin diduakan. Sekaligus, menegaskan dialah sang gubernur, pemimpin di Sumatera Utara.
“Sekali lagi saya ingatkan, saya Gubernur Sumatera Utara, saya tidak mau diduakan. Tuhan saja yang mahakuasa tidak mau diduakan, apalagi saya seorang gubernur manusia biasa,” katanya dalam kesempatan berpidato di hadapan para pejabat yang dilantik.
Semakin Ngawur
Telaah lain yang dilontarkan Mirza, isi pidato Gubsu Edy kian hari kian ngawur. Juga sangat kentara kalau ucapan-ucapannya dilandasi kondisi emosional yang tidak stabil.
“Coba simak baik-baik analogi yang digunakannya. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan Tuhan. Analoginya ngawur. Tuhan itu maha kuasa, jelas tak bisa dan tak boleh diduakan. Kalau dia siapa? Dia makhluk. Wajar jika dia tidak bisa menunjukkan kredibilitas mumpuni dalam memimpin, maka makhluk lain akan membanding-bandingkan dia dengan pemimpin lain, diduakan, bahkan bisa saja tak dianggap!” seru Mirza.
Sebagai profesional bidang pemasaran, Mirza mengulik pengalaman dan pengetahuannya atas disharmoni yang dipertontonkan Gubsu Edy Rahmayadi. Kemudian, menghubungkannya dengan Pilkada 2024 yang sudah semakin dekat.
Menurutnya, pola komunikasi yang dipertontonkan Gubsu Edy sangat buruk untuk elektabilitasnya bila kembali berkontestasi di 2024. Kepercayaan publik akan tergerus.
Di sisi lain, sebagai masyarakat Sumatera Utara , Mirza merasa sudah tak ada harapan lagi ada perbaikan di sisa masa jabatan Eramas yang akan berakhir September tahun ini. Sebab, sebagai leader, Gubsu Edy sibuk mengumbar disharmoni dengan pasangannya dan bukannya fokus memotivasi ASN untuk mewujudkan visi-misinya.
“Permombakan demi perombakan pejabat eselon itu juga kan bagian dari tindakan emosional yang dipertontonkan Gubsu lantaran sudah tidak harmonis lagi dengan wakilnya,” tambah Mirza.
Sebelum menutup analisisnya, Mirza mengutip ungkapan bijak Max de Pree (28 Oktober 1924 – 8 Agustus 2017), seorang pengusaha dan penulis Amerika, “Tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggung jawab terakhir seorang pemimpin adalah mengucapkan terima kasih. Di antara keduanya, pemimpin adalah budak.”
“Apa yang disampaikan Max de Pree juga sejalan dengan amanat undang-undang. Jadi, Gubsu Edy itu jangan sok tak mau diduakan, seperti Tuhan,” tandasnya. (mm/rel)
