Medan Kota Ketua, Bukan Kota Preman
SEBUAH pernyataan dari Walikota Medan, Bobby Nasution yang menyebutkan bahwa Kota Medan banyak preman hingga menghambat investasi membuat saya terkejut. Walikota Medan ini bahkan menegaskan kebencian pada kegiatan OKP (Organisasi Kepemudaaan). Walaupun dikatakannya, Bobby tidak membenci OKP.
Statemen Walikota Medan ini menarik dicermati; Pertama soal OKP. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sepengetahuan saya, jika yang dimaksud Walikota Medan bahwa OKP adalah Pemuda Pancasila (PP) atau Ikatan Pemuda Karya (IPK), jelas salah. PP dan IPK kini sudah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas).
Memang diawal pembentukannya, kedua organisasi ini merupakan organisasi paramiliter yang dibentuk dengan tujuan-tujuan khusus. Maka itu, jika Walikota Medan menyindir OKP dan kemudian yang dimaksudkan adalah ormas, tentu ini sangat menggelikan. Bayangkan saja, seorang walikota tidak memahami istilah organisasi, sehingga berbicara asal bunyi. Saya menduga-duga, maksud walikota adalah ingin menunjuk sebuah ormas yang selama ini eksis di Kota Medan.
Kedua, terkait menghambat investasi atau membuat investor malas datang ke Kota Medan. Pernyataan Walikota Medan ini tentu sangat absurd dan tidak mempunyai basis data yang kuat. Apa dasarnya mengatakan terhambatnya investasi di Kota Medan, sementara jumlah pengembang perumahan bertambah, bangunan mall dan apartemen tumbuh bak cendawan, serta investor semacam lampu penerangan jalan disetujui oleh Walikota Medan. Maka itu, saya hanya ingin meminta jika benar bahwa keberadaan OKP (walau istilah ini salah) menghambat investasi ditunjukkan lewat data yang valid.
Dari dua alasa diatas, saya hanya ingin merekam jejak Bobby Nasution duduk sebagai Walikota Medan periode 2000-2025. Dalam sebuah acara tanggal 15 Desember 2019, Bobby Nasution yang ketika itu masih menjadi bakal calon Walikota Medan diangkat menjadi MPO Pemuda Pancasila (PP) Kota Medan serta menerima kartu anggota PP. Acara di Regale International Convention Centre Medan itu dihadiri Ketua MPW PP Sumut Kodrat Shah, Ketua MPC PP Medan Rahmaddian Shah. Di acara ini, PP berbulat tekad mendukung Bobby Nasution sebagai Walikota Medan.
Selanjutnya, IPK Kota Medan pada 27 Oktober 2020 di Kantor DPP IPK Jl Sekip, Medan, juga mendeklarasikan dukungan pada calon Walikota Medan, Bobby Nasution. Ketua DPD IPK Kota Medan, Rahmansyah Sibarani serta Sekretaris DPD IPK Kota Medan, Benny Harianto Sihotang, mendeklarasikan hal itu.
Dari dua contoh jejak rekam diatas, saya hanya ingin mengatakan bahwa Walikota Medan, Bobby Nasution seharusnya merangkul ormas seperti PP dan IPK dalam setiap program pembangunan. Seperti slogan yang dicanangkannya, Medan Kota Kolaborasi, maka pernyataan serampangan serta tidak berdasarkan data tak seharusnya keluar dari Walikota Medan.
Medan itu sebenarnya dalam pergaulan saya sehari-hari adalah kotanya pada ketua. Hampir semua orang di kota ini digelari dengan "Ketua". Pokoknya, siapa saja yang dianggap dihormati akan dipanggil ketua. Ketua ormas, ketua perwiritan yasin, ketua serikat tolong menolong, ketua LSM, ketua apapun akan dianggap ketua. Bahkan ada ketua seumur hidup. Jadi mohon dibedakan antara ketua dengan preman. Saya haqqul yakin, tidak ada lagi yang mau disebut preman di Kota Medan ini. Maka itu, jika ada statemen yang mengatakan investor malas datang ke Medan karena banyak preman itu jelas salah!
Bagi saya, Walikota Medan seharusnya membangun kolaborasi ketimbang melakukan polarisasi lewat statemennya. Karena yakinlah, rakyat kini melihat anda dengan mata dan mulut terkunci. Tapi, sungguh hati nurani tak bisa dibohongi. Maka itu, bekerjalah sungguh-sungguh dengan mandat rakyat Kota Medan itu. (*)
Aulia Andri, Wakil Ketua PC Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Medan
