“Kinerja dan performancenya semakin buruk dan sangat tak layak sebagai Gubsu.” Demikian penilaian Dr. KRT. H. Hardi Mulyono Surbakti, MAP., Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Sumut.
Menurut Hardi, dari beberapa kebijakan maupun ucapan Gubsu akhir-akhir ini yang tetap saja menimbulkan kegaduhan, bisa ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Gubsu bukanlah seorang pemimpin ideal untuk provinsi berpenduduk lebih 15 juta jiwa ini.
Selain itu, Gubsu terkesan tak faham atau tak mau peduli dengan tata Kelola pemerintahan sebagaimana mestinya. “Kebijakannya terkesan suka-suka. Begitu pula omongannya, tidak sebagaimana mestinya seorang pemimpin.”
Kebijakannya Gubsu baru-baru ini adalah paling konyol. Yakni, saat melantik 911 pejabat eselon 3 dan 4 di jajaran Pemprov Sumut. Dimana dua diantaranya telah meninggal, tiga sudah pensiun, satu orang OTT fihak berwajib, dan puluhan lainnya di-non job-kan tanpa alasan.
Saat publik mem-bully Kepala BKD Sumut sebagai penyebab kesalahan, Gubsu menyatakan itu adalah kesalahannya, bukan kesalahan bawahannya. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, tiga OPD di-demosi menjadi eselon III karena dianggap melakukan kesalahan.
Dalam penyusunan tim kerja ini, Gubsu juga dikenal suka menciptakan beberapa jabatan eselon 2 dirangkap oleh seorang pejabat sebagai Plt. Sedangkan beberapa jabatan eselon 3 dan 4 dibiarkan kosong. “Menjelang enam bulan berakhir masa kepemimpinannya, barulah Gubsu ngebut melantik dan mengukuhkan lebih seribu eselon 3 dan 4. Kacaulah jadinya,” ujar Hardi Mulyono, yang juga seorang akademisi itu.
Begitu pula omongan Gubsu, semakin hari semakin tidak mencerminkan omongan seorang pemimpin, dan tetap saja menimbulkan kegaduhan. Menurut Hardi, Sumut itu provinsi yang heterogen dengan berbagai kultur dan karakter masyarakatnya yang beragam. Gubsu terkesan tak memahami dan tak mau menghargai keberagaman itu.
Salah satu omongannya terbaru yang membikin gaduh, yakni menyebutkan orang Sumut yang jahat terbuat dari tanah sengketa.
Di kesempatan yang lain, dia menyatakan kebanggaannya terhadap sikap sombongnya. Padahal, “Sebagai ummat beragama, kita banyak diingatkan oleh Allah SWT untuk tidak bersikap sombong. Salah satunya adalah Al Qur’an Surah Al Luqman ayat 18, yang dengan tegas menyatakan Allah SWT tidak menyukai ummat Nya yang sombong.”
Walhasil, ”Gubsu itu tidak dikenal karena hasil kerjanya. Tapi lebih dikenal karena suka membikin kegaduhan,” tegas Hardi.
Sumber Konflik
Hardi Mulyono menambahkan, selain menjadi sumber kegaduhan di Sumatera Utara, Gubsu juga menjadi sumber konflik di beberapa organisasi kemasyarakatan.
Gubsu membentuk kepengurusan baru Karang Taruna Sumut, dengan tidak mengakui kepengurusan yang sudah ada berdasarkan keputusan Pusat. Gubsu juga membentuk kepengurusan LASQI (Lembaga Seni Qasidah) Sumut, dengan tidak mengindahkan kepengurusan yang sudah dibentuk Pusat. “Lengkaplah, inilah satu-satunya Gubernur Sumut yang hobinya bikin gaduh dan konflik. Bukan memperlihatkan hasil kerjanya.”
Konflik yang secara terbuka dilakukan oleh Gubsu, adalah dengan menganggap Wagub Sumut, Musa Rajeckshah, sebagai “musuh”, karena Gubsu tidak mau ada ‘dua matahari’ di Sumatera Utara.
“Gubsu merasa senang kebijakannya meniadakan Wagubsu, bisa disaksikan oleh masyarakat Sumut,” ujar Hardi, mantan anggota DPRD Sumut dan DPRD Medan itu.
Gubsu secara sengaja tidak mendelegasikan wewenangnya kepada Wagubsu, sebagaimana aturan yang ada. Gubsu pun mencoret anggaran untuk kegiatan olahraga dan sosial dari organisasi kemasyarakatan yang beririsan dengan Wagubsu.
Berbagai kekonyolan yang diperlihatkan sebagai Gubsu kepada masyarakat Sumut tersebut, semakin runyam karena tidak diimbangi dengan hasil kerja yang memuaskan.
Semua program yang dijanjikannya, hanya sebatas janji kosong belaka. Misalnya, persiapan sebagai tuan rumah PON 2024 yang semakin tak jelas, sama tak jelasnya dengan program pembangunan Islamic Center. Begitu pula program infrastuktur Rp 2,7 Triliun yang terus bermasalah, dan lainnya. “Sukanya bikin gaduh, tapi minim prestasi.”
Berangkat dari buruknya kinerja Gubsu tersebut, lanjut Hardi, maka visi ‘Sumut Bermartabat’ hanya sebatas cakap-cakap dan mimpi semata hingga kelak berakhirnya masa jabatannya nanti. Masyarakat Sumut cuma diberi janji-janji selama 4,5 tahun dipimpin oleh Edy Rahmayadi.
Buruknya kinerja Gubsu ini, kata Hardi, sudah dibacanya sejak setahun lalu. Karenanya, “Sejak tahun lalu saya sudah nyatakan, bahwa Golkar tidak akan lagi mencalonkannya pada Pilgubsu 2024,” kata Hardi Mulyono, yang mantan wartawan dan Pengurus PWI Sumut itu. (mm/ch)
