 |
| Kwitansi LPM beredar di kalangan masyarakat. (foto:mm/ist) |
Padahal Lurah Perintis sudah pindah tugas sejak bulan Januari 2023 lalu, namun Kertas kwitansi Iuran LPM masih beredar melakukan pungli kepada masyarakat. "Seharusnya kertas kwitansi LPM itu tak berlaku lagi," ucap Warga Ainun, kepada wartawan Selasa (7/3/2023) kemarin.
"Pungli yang dilakukan Kepling tersebut sudah berlangsung lama dan bervariasi, untuk masyarakat bisa dari mulai Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu/bulan dan untuk perusahaan Rp 100 ribu/bulan. Dari Pungli ini, oknum Kepling tersebut bisa mengantongi uang mencapai Rp 40 juta perbulan seperti Tunjangan Kepala Dinas di Pemko Medan," ucapnya.
Pihaknya dan masyarakat berharap Walikota Medan Bobby Nasution segera mencopot dan memberikan sanksi yang berat kepada oknum Kepling dengan digiring keranah hukum atas perbuatannya yang merugikan masyarakat. Bahkan bila ada konspirasi dengan oknum kelurahan dan oknum kecamatan harus ditindak," tegas Eko yang mengaku setiap bulan diminta uang LPM.
Sementara itu Sri Widaningih mantan Kasi Ekang Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, mengaku dalam kwitansi bendahara Lisnawati Panjaitan sudah meninggal sejak 13 Noveber 2022 lalu. Bahkan menurutnya oknum Kepling mencetak kwintasi sendiri. Celakanya namanya dalam kwitansi.
"Ini benar-benar gila dan tak punya moral. Dan minta agar Walikota Medan Bobby Nasution agar kasus ini dibawa ke ranah hukum. Karena ini sudah merusak citra Walikota, " tegas Ewin yang dikenal aktif berbagai organsasi media ini.
Sementara ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sofyan, tak banyak berkomentar. Mantan Satuan Polisi Pamong Praja ini Pemko Medan ini hanya menshere via WhatsApo (WA) Perda no 2 tahun 2013 tentang Lembaga kemasyarakat. (mm/rel)
