 |
| Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menerima penghargaan UHC Award di Balai Sudirman Jakarta. (foto:mm/ist) |
Kota diufuk barat Sumatera Utara (Sumut) ini berhasil mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan UHC sebesar 95,52 persen atau 91.237 (sejak Februari 2023) dari 95.527 jiwa penduduk Sibolga yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Penghargaan diterima Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, dari Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'aruf Amin, lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, didampingi Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, beserta beberapa menteri lainnya di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian UHC Kota Sibolga. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Sibolga yang telah bekerja keras menjamin masyarakat Sibolga ke dalam Program JKN.
"Karena Sibolga sudah mencapai predikat UHC sejak Januari 2018, dan kita mampu mempertahankannya hingga saat ini, harapan kita, sudah saatnya UHC diimbangi dengan peningkatan mutu layanan kesehatan,” ujarnya.
Pemkot Sibolga sendiri, kata dia, akan mengupayakan akurasi dan validitas data kepesertaan tetap terjaga, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keaktifan peserta.
Untuk itu, diimbau kepada masyarakat yang telah menjadi peserta JKN, terutama peserta pada segmen mandiri, bisa membayar iuran rutin dan tepat waktu setiap bulannya. Selain itu juga diminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sibolga agar memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan (faskes) yang sudah baik agar dapat ditingkatkan lagi.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam acara yang disiarkan langsung chanel youtube BPJS Kesehatan https://bit.ly/UHCAWARD2023 itu, melaporkan kepada Wapres KH Ma'aruf Amin tentang rencana BPJS dalam mengoptimalkan Indonesia Universal Covarege ke depannya.
Dikatakan, BPJS Kesehatan saat ini sedang bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemda agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS melalui strategi sosial yang bersinergi dengan Kementerian PMK, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes PDTT, dan dukungan dari gubernur, bupati dan walikota.
Namun Ghufron menyebutkan, agar predikat UHC tercapai, BPJS Kesehatan juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes), baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit).
Sementara itu, sebut Ghufron, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal, yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.
BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak delapan kali berturut sejak program bergulir 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), serta kepuasan peserta yang semakin meningkat, dan kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.
Penghargaan UHC Award 2023 diberikan kepada 22 Provinsi dan 334 kabupaten/kota yang mendukung program JKN-KIS sebagai program strategis nasional. (jhonny simatupang)
