 |
| Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Rita Masyita Ridwan (kiri)bersama Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan. (foto:mm/ist) |
"Tentunya, ini prestasi yang luar biasa," kata Rita, Selasa (14/3/2023) dalam keterangan tertulisnya dari Jakarta kepada awak media yang nonton bareng penyerahan penghargaan UHC Award 2023 secara daring di Aula Kantor BPJS Kesehatan Sibolga, Selasa (14/3/2023).
Pada acara penyerahan penghargaan UHC Award 2023 oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'aruf Amin, di Balai Sudirman Jakarta pada Selasa (14/3/2023) kepada 22 propinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia itu, Kota Sibolga berhasil meraih penghargaan UHC Award 2023 tersebut. Penghargaan itu menjadi yang kesekian kali diraih oleh kota yang dijuluki "Negeri Berbilang Kaum Perekat Antar Umat Beragama" itu.
Menurut Rita, selama ini memang, BPJS Kesehatan Sibolga telah bermitra dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga dan hubungan tersebut sudah sangat erat dan baik dalam hal sinergi serta kolaborasi.
Tercatat hingga Februari 2023, 91.237 jiwa penduduk Kota Sibolga telah terdaftar sebagai peserta JKN, atau 95,51% dari total penduduk Sibolga sebanyak 95.527 jiwa. Atau dengan kata lain, hampir seluruh penduduk Sibolga telah mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan.
Sebelumnya, Wali Kota Jamaluddin Pohan, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC Kota Sibolga yang sudah diraih Kota Sibolga sejak Januari 2018 lalu itu.
Dia pun mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Sibolga yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Sibolga bisa terjamin ke dalam program JKN.
"Namun, sudah saatnya juga UHC diimbangi dengan peningkatan mutu layanan kesehatan. Kita dari Pemkot Sibolga sendiri akan terus mengupayakan akurasi dan validitas data kepesertaan tetap terjaga, termasuk keaktifan peserta dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.
Hingga 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS tercatat sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ditargetkan 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS pada 2024.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan BPJS Kesehatan saat ini sedang bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemda agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS melalui strategi sosial yang bersinergi dengan Kementerian PMK, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes PDTT, dan dukungan dari gubernur, bupati dan walikota.
"Melalui sinergitas bersama lintas kementerian dan lembaga ini serta melalui dukungan dari pemda, kami yakin percepatan UHC di Indonesia dapat diwujudkan bersama juga melalui UHC desa," kata Ghufron. (jhonny simatupang)
