Rapat yang dilaksanakan di ruang paripurna terlihat hanya dihadiri Asisten II, Sahnan Pasaribu, Asisten III, Lis Mulyadi, Kepala Dinas UMKM, Mukhtar Afandi, Kaban Keuangan, Yas'ad Adu Sakirin, Kabag Tapem, Isya Ansyori, Kadis Lingkungan Hidup, Khairul, Kepala Inspektorat, Rahmad Daulay, Kadis PUPR, Elpi Yanti, Kaban Kesbanglinmas, Kapsan Usman Utomo, Kepala Bapeda, perwakilan Dinas Kesehatan dan perwakilan Dinas Ketapang, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan perwakilan Dinas Perpustakaan.
Minimnya kehadiran Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) itu disayangkan oleh Wakil Ketua DPRD, H Harminsyah Batubara.
Dikatakannya agenda LKPJ ini merupakan agenda penting sebab menyangkut penyerapan penggunaan anggaran pada setiap dinas.
"Kita menyayangkan minimnya kehadiran OPD pada rapat paripurna LKPJ itu, padahal ini merupakan agenda penting dalam pertanggungjawaban atas penyerapan penggunaan anggaran pada setiap dinas," katanya.
Padahal, kata dia agenda ini sudah dijadwalkan dengan maksimal ditengah padatnya jadwal anggota DPRD yang akhir-akhir ini dalam proses pendaftaran bacaleg ke KPU Madina.
"Ini agenda penting, seharusnya LKPJ ini dihadiri seluruh OPD karena menyangkut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tahun 2022 pada setiap dinas. Selain itu, dalam peninjauan lapangan nantinya juga harus dihadiri oleh setiap OPD," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution yang dikonfirmasi menyampaikan, minimnya kehadiran OPD itu dikarenakan banyaknya jadwal yang telah ditetapkan.
"Sebetulnya ada jadwal yang telah ditetapkan, ada yang mendampingi pak Bupati, ada yang sudah jadwal di luar kota. Kami rasa ini juga cukup referentatif dan kami maklumi karena kepadatan jadwal," ujarnya. (Fadli)
