 |
| Choking Susilo Sakeh. |
Viralnya beberapa video pendek tentang aksi akrobatik kenderaan di Batu Jomba beberapa waktu lalu, mengusikku untuk mencari info lebih jauh lagi tentang Batu Jomba tersebut. Hasilnya?
Bisa terkejut bisa pula tidak. Saat kuketik kalimat : “Gubsu Edy Rahmayadi tinjau Batu Jomba” di Google, eh, tak kutemukan satupun info tentang itu. Begitu pula dengan : “Tanggapan Gubsu Edy Rahmayadi tentang Batu Jomba”, hasilnya juga sama : sama-sama tak ada info tentang komentar Gubsu Edy Rahmayadi mengenai Batu Jomba, maupun info Gubsu Edy Rahmayadi meninjau Batu Jomba. Meski demikian -- tanpa berburuk sangka -- boleh jadi, aku memang yang tak teliti didalam mencari info soal kunjungan atau komentar Gubsu Edy Rahmayadi tentang Batu Jomba ini.
Bahwa memindahkan (me-relokasi) badan jalan Batu Jomba ke lokasi yang lain, jelas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dan itu, tentulah anggaran dari Pusat. Maka, Gubernur Sumatera Utara, mestinya mau dan mampu meniru langkah serta upaya Syahrul Pasaribu dan Raja Inal Siregar didalam menarik anggaran Pusat untuk perbaikan jalur jalan Batu Jomba tersebut.
Bahwa benar jalur jalan Tarutung-Padangsidimpuan melalui Sipirok ini berstatus jalan Nasional. Namun, ribuan Masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur jalan ini adalah warga Sumatera Utara. Jalur jalan ini menjadi sarana transportasi dan akomodasi yang menghubungkan ribuan warga Sumatera Utara dari dan ke Tarutung-Padangsidempuan.
Pada jalur ini, dari Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kita menemukan Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae, lalu Kecamatan Simangumban. Kita kemudian masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, menemukan Kecamatan Sipirok, lalu Kota Padangsidimpuan. Bayangkanlah, berapa ribu warga yang menggantungkan jalur jalan Lintas Tengah Sumatera ini didalam membantu aktivitasnya sehari-hari. Dan ribuan Masyarakat tersebut, adalah warga Sumatera Utara, yang notabene adalah pembayar pajak dan retribusi untuk pendapatan asli daerah Sumatera Utara.
Tapi, abaikanlah soal itu.
Gubsu Peduli Batu Jomba.
Meski jalur jalan Lintas Tengah Sumatera Tarutung ke Padangsidimpuan melalui Batu Jomba-Aek Latong Sipirok bersatus jalan Nasional, tentunya tidaklah mesti masyarakat setempat yang harus berjuang langsung ke Pusat agar jalur jalan di wilayahnya segera diperbaiki. Kalaulah terjadi seperti itu, maka apa gunanya setiap lima tahun sekali masyarakat memilih wakilnya di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPRRI?; Apa gunanya setiap lima tahun sekali masyarakat memilih pemimpinnya melalui Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur?
Yang ingin aku katakan : Semestinyalah Gubernur Sumut sebagai pemimpin tertinggi di provinsi ini, mau dan mampu memperjuangkan suara ribuan masyarakatnya yang bermukim di jalur jalan Lintas Tengah Sumatera, agar Pusat segera membangun jalur alternatif Batu Jomba; Semestinyalah para anggota DPRRI -- setidaknya ada lima anggota DPRRI yang punya irisan dengan masyarakat yang bermukin di jalur Batu Jomba ini -- mau dan ngotot mendesak Pusat agar segera membenahi jalur jalan Batu Jomba tersebut.
Tapi, itulah -- mudah-mudahan aku silaf -- bahwa hingga kini, aku tak menemukan ada suara Gubsu Edy Rahmayadi maupun suara lima anggota DPRRI yang punya irisan dengan Tabagsel, menggedor ataupun merayu Pusat agar segera memindahkan jalur jalan Batu Jomba ke lokasi lain. Kalaupun ada seorang anggota DPRRI yang bersuara soal Batu Jomba, dia bernama Ahmad Sahroni, anggota Fraksi Nasdem DPRRI yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta. Sahroni memposting video Batu Jomba di akun medsosnya, lalu di-tag ke akun Kemen PUPR dan Wagub Sumut. Komentar Sahroni di akun tersebut, berikut tanggapan Wagubsu Musa Rajechshah, kemudian menjadi bahan berita di beberapa media online.
Jika dulu Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul Pasaribu, berhasil menggedor Pusat untuk memindahkan jalur jalan Aek Latong pada tahun 2011, itu tentulah pengecualian. Sebab, keberhasilan Bupati Syahrul Pasaribu tersebut dipastikan membutuhkan ketrampilan tingkat dewa, plus akses jalur khusus ke Pusat. Tidak semua Bupati/Walikota mempunyai kedua hal tersebut. Tapi, demi rakyat yang dipimpinnya, mestinya semua kepala daerah mau dan mampu melakukannya.
Eeaakkk, mumpung pemilu, Pilkada Bupati dan Pilkada Gubsu akan dilaksanakan dalam hitungan beberapa bulan ke depan, maka sepertinya sudah saatnyalah kita membuat kriteria untuk caleg DPRRI dan Cagubsu yang wajib didukung dan dipilih. Terutama bagi masyarakat yang bermukim di lintasan jalur Batu Jomba, maupun masyarakat yang membutuhkan jalur Batu Jomba untuk aktivitasnya. Artinya, ayo : Pilih Caleg DPRRI Peduli Batu Jomba!, Pilih Cagubsu Peduli Batu Jomba!
Eh, iya, Batu Jomba cumalah salah satu contoh kasus bagaimana buruknya infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Aku yakin, di masing-masing kabupaten di Sumut, sedikitnya ada satu contoh sarana jalan yang mungkin lebih buruk kondisinya dibanding Batu Jomba.
Karenanya, biar merata ke seluruh Kabupaten/Kota di Sumut, maka sudah layaklah pada Pilgubsu 2024 mendatang, kita memasang kriteria : Dicari Gubsu yang mau dan mampu menarik dana dari Pusat untuk pembangunan daerah, terkhusus sarana dan prasarana jalan. Bukan Gubsu yang syor sendiri!
Mangkanya… (habis).
------------------------------------------
*Penulis adalah Jurnalis, warga Sumatera Utara.
