 |
| Massa PC PMII Madina menggelar aksi menolak intimidasi terhadap kades terpilih. (foto:mm/ist) |
PC. PMII Madina meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersikap tegas dalam mengawal segala program desa, termasuk segala bentuk pengadaan.
"Apabila ada oknum yang mengatasnamakan suruhan dari dinas atau bupati, kami harap ini harus cepat disikapi. Jangan kepala desa diajari untuk korupsi. Belum dilantik saja sudah diintimidasi, bagaimana pula nanti setelah menjabat," kata Ketua PMII Madina, Ahmad Rizal Nasution, Jumat (29/9/2023).
Rizal mengatakan, seharusnya dalam pengadaan pakaian dinas dan pakaian pelantikan kepala desa, diserahkan kepada kades saja. "Biarkan kades yang membeli atau jahitkan pakaiannya, enggak usah dicampuri. Jangan semua diurusi demi keuntungan pribadi," pungkas Ahmad Rizal.
Ia mengimbau para kepala desa terpilih agar jangan takut diintimidasi oleh para oknum-oknum."Tidak usah takut diancam atau diintimidasi. Bersikap tegak lurus, kaliankan dipilih masyarakat, bukan ditunjuk pejabat," ungkapnya.
Informasi yang diterima dari salah satu kades terpilih di Madina, dia mendapat intimidasi oleh oknum untuk pengadaan pakaian pelantikan.
"Ada yang datang seolah mengintimidasi. Dibilang ini perintah dari atas (Pemkab Madina). Walaupun begitu saya tetap menolak," ungkap Kades sebagaimana disampaikan Ahmad Rizal.
Sumber tersebut mengaku awalnya penawaran pengadaan pakaian itu datang dari Camat. Kebanyakan dari mereka itu memilih menerima dan anggarannya ditampung pada dana desa tahap ketiga tahun 2023.
"Karena tidak terlalu saya campuri soal biaya yang harus dikeluarkan pun enggak tahu saya. Dua pekan lalu datang tawaran ini," imbuhnya.
Sementara Camat Tambangan, Muslih Lubis S.Sos mengaku dia sudah menawarkan pengadaan pakaian pelantikan untuk kades terpilih. Namun, kebanyakan kades hanya memilih menjahit secara pribadi.
Terkait intimidasi, Muslih pun membantah bahwa di Kecamatan Tambangan tidak ada paksa memaksa. Semua tuntas dan berjalan baik atas kesepakatan bersama.
"Intimidasi tidak ada, tetapi saya sempat menawarkan soal pakaian pelantikan dan pakaian dinas itu. Ada juga kades terpilih status petahana yang masih memakai pakaian yang lama," ucapnya.
Ditanya soal anggaran dalam penawaran untuk tiga buah pakaian mulai dari PDU, PDL hingga pakaian PKK, Muslih menyebut menelan anggaran sekitar Rp 5 juta.(fadli)
