Bupati PDIP Kena ‘OTT KPK’ di SUMUT

Sutrisno Pangaribuan Fungsionaris PDIP Sumut.(foto/ist)

BELUM lama berselang, beredar kabar adanya Operasi Tekan Tunduk (OTT) oleh Kekuasaan Politik Keluarga (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu Bupati, kader PDIP “dibujuk” sekaligus “ditekan” agar bersedia maju sebagai calon  wakil gubernur melawan PDIP. OTT tersebut sebagai kelanjutan dari operasi yang dilakukan di Pilpres 2024, dimana semua lawan politik dibuat tidak berdaya, bahkan dirusak dari dalam 

Selain “membujuk dan menekan” Bupati, kader PDIP, KPK juga mengatur sejumlah ASN dari kabupaten yang dipimpin  bupati, kader PDIP tersebut jadi Penjabat Bupati (Pj. Bupati) di Kabupaten lain. Kemudian dalam waktu dekat, salah seorang ASN yang juga anggota bupati tersebut bakal diangkat menjadi Pj. Bupati di kabupaten tetangganya yang jumlah penduduknya besar. Seluruh sumber daya akan dikerahkan oleh KPK demi memenangkan salah satu anggota KPK di Pilkada Sumut.

KPK akan menggunakan, mengerahkan seluruh perangkat kekuasaannya untuk memenangkan Pilkada Sumut. KPK  juga menyandera elit partai politik (Parpol) di tingkat nasional demi menertibkan elit Parpol di tingkat lokal. Sehingga meski ada riak di bawah, pada akhirnya semua elit Parpol akan tunduk dan patuh kepada KPK. Sedangkan untuk melemahkan PDIP, KPK sengaja membajak salah satu kadernya, yang saat ini menjadi bupati untuk dijadikan sebagai calon wakil gubernur mendampingi anggota KPK di Pilkada Sumut.

Melalui Pilkada Sumut, maka “abuse of power” dalam pelanggengan kekuasaan akan makin sempurna. Demokrasi pada akhirnya hanya prosedural, sedang substansinya dirampas dan diperkosa oleh KPK. Bupati kader PDIP tersebut pasti akan patuh dan tunduk pada KPK yang mengendalikan kekuasaan, meski harus pergi dan menghadapi partainya sendiri di Pilkada Sumut. Bupati, kader PDIP tersebut akan siap menyandang predikat sebagai “penghianat” demi janji, proteksi dari semua potensi masalah yang muncul dari jabatannya sebagai bupati.

Akhirnya, demi dan atas nama kekuasaan baik karena bujuk rayu, atau tekanan, bupati, kader PDIP tersebut akan bersatu, bersekutu dengan KPK demi melawan dan mengalahkan (lagi) PDIP di Sumut. Tetapi, meski banyak kader PDIP pergi, menjadi penghianat, akan banyak energi baru PDIP yang siap menghadapi KPK.

Meski KPK berhasil menggunakan perangkat kekuasaan dalam Pilpres, namun dalam Pilkada Sumut, PDIP akan melawan. Kader PDIP akan terus tegak lurus pada konstitusi, “taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat”. Kader PDIP akan terus melawan hegemoni kekuasaan yang dilakukan KPK.(*)

Penulis: Sutrisno Pangaribuan Fungsionaris PDIP Sumut.