 |
| Ricuh, Sekjen HIKMAHBUDHI Kota Medan Sebut Hasil Kongres Tak Sah |
Kericuhan itu bermula ketika beberapa Cabang HIKMAHBUDHI menuding terdapat kecurangan dalam penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Presidium Pusat HIKMAHBUDHI periode 2021-2023.
Dugaan kecurangan makin diyakini para peserta ketika Bendahara Umum dianggap tidak mampu menyangkal sekian pertanyaan yang dituduhkan. Suasana kian memanas saat seorang dari perwakilan Presidium Pusat melempar kursi, aksi itu kemudian memicu kerusuhan massa hingga menyebabkan salah satu korban Sekretaris Jenderal PC Palu, sdr. Wilson mengalami luka di kepala bagian pelipis kiri dan kepala bagian kanan atas serta bagian kaki akibat terkena lemparan kursi tersebut.
Kongres kemudian berpindah ke salah satu Vihara di wilayah Jakarta Barat dan dilanjutkan secara tidak quorum karena hanya dihadiri oleh 15 cabang saja.
"Hasil Kongres yang diumumkan Presidium Pusat itu tidak sah dan itu adalah Kongres Ilegal, sebab itu tidak quorum atau tidak memenuhi dua per tiga nya sebagaimana diatur dalam AD/ART atau harus minimal 19 cabang. 12 cabang termasuk PC HIKMAHBUDHI Medan memilih melanjutkan walk out karena menilai forum sudah tidak sehat dan Presidium Pusat tidak bisa memberikan bantahan terkait dugaan-dugaan keanehan dalam LPJ tersebut" kata Richard Wijaya, Sekretaris Jenderal PC HIKMAHBUDHI Medan dalam rilisnya, kemarin.
Selain menganggap hasil Kongres tidak sah, ia juga merasa tidak puas atas hasil Laporan Pertanggung Jawaban Presidium Pusat 2021-2023. "Itu LPJ dari Presidium Pusat pun tidak sah dan tidak jelas. Ada pertanyaan yang ditanyakan tapi tidak dijawab sama sekali oleh Presidium Pusat terutama kecacatan di bagian keuangan," tambahnya.
Beberapa cabang HIKMAHBUDHI juga merasa hasil Kongres kali ini tidak sesuai. Mereka juga membuat pernyataan sikap ketidak sepakatan atas hasil Kongres.
Lebih lanjut, Richard menjelaskan, berdasar bukti video yang tersebar sudah jelas siapa yang memicu keributan dan perbuatan anarkis yang menyebabkan jatuhnya beberapa korban.
"Bendahara Umum seharusnya bisa bersikap profesional dan transparan saat ditanya penggunaan anggaran dana oleh cabang, bukannya malah berteriak dan membentak cabang yang sedang bertanya. Tindakan anarkis itu pun dimulai oleh mereka yang mendukung Bendahara Umum yang juga sebagai Calon Ketua Umum." ungkapnya.
Salah satu senior HIKMAHBUDHI, bung Abhi mengatakan, "Cabang - cabang yang memperjuangkan transparansi harus diberikan dukungan secara moril karena hal ini menunjukkan bahwa di dalam internal HIKMAHBUDHI masih ada pihak yang berani berpikir, bersikap & bentindak benar dalam menjaga nilai & kultur organisasi. 12 cabang inilah yang menjadi harapan untuk masa depan HIKMAHBUDHI yang lebih baik. Fakta harus diungkap, jangan ditutup-tutupi. Biarkan publik, masyarakat, tokoh-tokoh, dan seluruh pihak yang menilai secara terbuka, agar bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ke depannya agar hal serupa tidak terulang kembali di organisasi manapun". (mm/rel)
