Politisi Partai Gerindra Batu Bara, M Rafik. (foto/ist) |
Pernyataan Jonnis ini muncul setelah puluhan orang tua murid memprotes keras kondisi belajar anak-anak mereka yang dinilai tidak layak. Protes ini juga menyoroti dugaan pemotongan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan pihak sekolah.
Menanggapi hal ini, Muhammad Rafik, seorang politikus senior dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Batu Bara, turut angkat bicara. Rafik menekankan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sesuai kebutuhan, bukan sekadar untuk mengejar rabat atau memenuhi "titipan" dari dinas terkait. Ia juga menyatakan keprihatinannya terhadap kemungkinan adanya pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan sekolah, seperti mobiler yang dianggap tidak diperlukan.
"Saya sangat kecewa melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Batu Bara. Meskipun terkesan sudah maju, namun fasilitas belajar masih sangat kurang. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang penggunaan anggaran Dana BOS. Apakah benar-benar tepat sasaran?" ujar politisi Partai Gerindra M. Rafik.
Ia juga meminta dinas terkait serta lembaga hukum untuk meninjau penggunaan anggaran Dana BOS di Kabupaten Batu Bara agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan tepat dan sesuai kebutuhan sekolah. (Putra)