Desa Sukajadi Sergai Sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif, Ini Kata Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang

Sebarkan:
Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang didampingi Ketua Bawaslu Serdang Bedagai Ewin Sahputra Saragih. (foto/ist)
SERDANG BEDAGAI (MM) - Ratusan masyarakat antusias hadiri peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai yang dilaksanakan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara bertempat di Warung Partisipatif Pengawasan Pemilu Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan, Selasa (5/11/2024)

Turut hadir Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang, Ketua MUI Sergai Hazful Huznain,, Ketua PD Al Washliyah Serdang Bedagai Dauli Damanik, Ketua NU Serdang Bedagai, Ketua KPUD Serdang Bedagai M Agusli Matondang, Anggota KPUD Serdang Bedagai Fuad H Lubis, Ketua Bawaslu Serdang Bedagai Ewin Sahputra Saragih, Bambang Dena Sastra, Christophel  B Gultom, Handi Gunawan, dan Apner Sinaga, Panwascam se Sergai, PPK Kecamatan, Unsur Jurnalis, serta undangan.

Anggota Bawaslu Sumut Suhadi S Situmorang disela-sela peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Sukajadi menegaskan Bawaslu mengundang forum-forum warga baik desa maupun kelurahan,.tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami yakin tokoh-tokoh yang ada di desa atau kelurahan itu punya kemauanyang kuta  untuk membentengi di desanya itu dari bahaya laten money politik, issue sara, issue hoaks. 

Hal ini tentunya untuk mendorong pengawasan terhadap netralitas aparat TNI,Polri, Pemerintah maupun aparat desa dalam rangka tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024.

"Untuk Sumatera Utara itu ada 33 Kampung Pengawasan Partisipatif setiap Kabupaten ada satu Kampung Pengawasan Partisipatif. Bawaslu sudah meresmikan 19 Kampung Pengawasan Partisipatif, namun ada satu Kabupaten memiliki lebih dari 1 role model atau contoh Kampung Pengawasan Partisipatif ini," sebutnya.

Sambungnya lagi, untuk tema-tema Kampung Pengawasan Partisipatif ini Bawaslu Sumut menawarkan lima tema yang akan dibentuk Kabupaten/Kota. Karenanya ada dimasing-masing Kabupaten/Kota itu ada Kampung Pengawasan tolak politik uang, Kampung Pengawasan junjung tinggi netralitas TNI, Polri, Kampung Pengawasan tolak issue hoaks atau sara", ujarnya.

Untuk sasaran Kampung Pengawasan Partisipatif ini adalah masyarakat desa. Dimana masyarakat desa dapat meningkat pengetahuan dan rasa keingintahuan mereka terhadap fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada ini. Dengan demikian masyarakat dapat berperan aktif melakukan pengawasan selama tahapan Pilkada Serentak ini berlangsung" pungkasnya. (rasum)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com