 |
| Lindungi Pekerja di Ekosistem MBG, BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Jalin Kesepakatan. (foto/ist) |
Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, (21/4), di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.
Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.
“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro.
Pihaknya menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Dadan menyebut bahwa saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.
“Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,”ujar Dadan
Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.
Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.
"Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,"tutup Anggoro.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Aziz Muslim menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh implementasi program tersebut di wilayah Kabupaten Asahan dan sekitarnya. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya menjawab persoalan gizi anak bangsa, tetapi juga membuka peluang besar terhadap perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di daerah.
“Kami di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran menyambut positif kolaborasi ini. Di wilayah kami, banyak pekerja informal yang terlibat dalam penyediaan pangan, seperti petani, ibu rumah tangga yang menjadi juru masak, hingga pengantar makanan. Melalui sinergi ini, mereka bisa memperoleh perlindungan sosial yang sebelumnya belum tersentuh,” ujar Aziz Muslim saat ditemui di kantornya, Rabu (22/4/2025).
Lebih lanjut, Aziz menegaskan bahwa pihaknya akan aktif melakukan sosialisasi dan jemput bola ke lapangan demi memastikan seluruh pekerja dalam ekosistem MBG di Asahan dan sekitarnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami ingin pastikan mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bebas cemas karena terlindungi. Ini bagian dari komitmen kami mewujudkan arahan Presiden dan mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025,” pungkasnya. (ismanto panjaitan)
