 |
| Kantor Satker PJN I dan II Wilayah Sumut Disegel KPK. (foto/ist) |
Terlihat, pintu di dua kantor satker di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut yang jarak gedungnya terpisah itu ditempel stiker bertuliskan 'Dalam Pengawasan KPK'.
Pantauan di lokasi, Sabtu (28/6/2025) tidak ada aktivitas di dua kantor satker tersebut. Seorang pria yang enggan namanya disebutkan itu saat ditemui sedang memperbaiki listrik di kantin dekat kantor PJN I Sumut, mengatakan bahwa kantor hari ini tidak ada aktivitas atau libur. "Tidak kerja hari ini pak. Karena hari ini hari sabtu," ujarnya.
Ia pun mengaku tidak mengetahui tentang adanya penempelan stiker KPK di dua satker tersebut. "Saya tidak tahu soal itu," terangnya.
Seperti diketahui, KPK Kamis malam (26/6/2025), melakukan operasi senyap di sejumlah tempat di Mandailing Natal (Madina) dan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kuat dugaan penempelan stiker segel KPK di pintu kantor satker tersebut erat kaitannya dengan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan penyidik melakukan OTT di Sumatera Utara. Operasi tersebut dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR, di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Madina.
"Benar, bahwa pada Kamis malam, 26 Juni 2025. KPK telah melakukan kegiatan penangkapan tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara," ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo Jumat malam (27/6/2025).
“Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara,” lanjut Budi.
Budi menjelaskan 6 orang diamankan akan diboyong gedung KPK di Jakarta melalui Bandara Internasional Bandara Kualanamu, di Kabupaten Deliserdang. "Sampai saat ini KPK telah mengamankan 6 orang dan malam ini sedang dibawa ke Gedung KPK Merah Putih, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," urai Budi.
Untuk saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam, untuk menentukan status keenam orang yang diamankan tersebut. Seluruhnya, akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih, di Jakarta. “Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya,” ucap Budi. [rasid]
