 |
| Syaiful Syafri saat mengisi mata kuliah di salah satu kampus swasta di Medan. (foto/dok ist) |
Tahun ajaran 2025/2026 akan mulai diterapkan Kurikulum Nasional 2025 di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Kurikulum ini mengusung metode Deep Learning, pengenalan coding, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Untuk mendukung hal ini, guru-guru akan mengikuti pelatihan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Beberapa kepala daerah juga telah mengambil langkah memperluas akses pendidikan melalui kebijakan sekolah gratis pada tahun ajaran mendatang. Secara nasional, telah pula diluncurkan program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta penguatan pada Sekolah Taruna Nusantara.
Namun, menurut pemerhati pendidikan Syaiful Syafri, berbagai kebijakan tersebut belum tentu menghasilkan kualitas pendidikan yang merata jika tidak dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru dan ketersediaan sarana belajar.
"Setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, patut diapresiasi. Tapi hasilnya tidak akan maksimal bila kesejahteraan guru dan fasilitas pembelajaran masih jauh dari standar," ujar tokoh pendidikan Sumut, Syaiful Syafri saat berbincang dengan media, Senin (23/6/2025).
Syaiful mencontohkan sejumlah sekolah swasta unggulan di Sumut yang telah mencetak alumni berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, seperti SMA DEL di Laguboti, Sutomo, Methodist, Santo Thomas, Prime One School, dan Candra Kumala. Menurutnya, keberhasilan mereka erat kaitannya dengan dukungan dana pendidikan, kesejahteraan guru, dan fasilitas yang memadai.
"Jika guru sejahtera dan didukung fasilitas lengkap seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta lingkungan yang nyaman, maka guru akan terpacu untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik," tegasnya.
Sebaliknya, jika kesejahteraan guru rendah dan sarana belajar minim, tidak heran bila proses pembelajaran berlangsung seadanya, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap pemahaman siswa.
Syaiful juga mengingatkan keberhasilan Sumatera Utara pada periode 2010–2014, saat perhatian terhadap sektor pendidikan sangat tinggi, termasuk dari Pemerintah Pusat, Presiden, Kementerian Pendidikan, serta lembaga internasional seperti USAID.
Saat itu, sinergi antara Pemprov Sumut, Kemenag, kepala daerah, Forkopimda, pengawas sekolah, hingga kalangan perguruan tinggi berhasil mendorong peningkatan mutu pendidikan.
"Pada masa itu, para guru dapat menyesuaikan jenjang pendidikan melalui Universitas Terbuka, tunjangan profesi cair tepat waktu, dana BOS tersalur dengan baik, bahkan guru honorer mendapat tambahan insentif. Kegiatan lomba dan kerja sama dengan pihak swasta juga berjalan aktif," ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah ingin pendidikan benar-benar merata dan berkualitas, maka perlu ada pengalokasian anggaran memadai dari APBD, terutama untuk mendukung kebijakan sekolah gratis yang tengah digalakkan.(Subari)
