 |
| Tokoh pendidikan Sumut, Syaiful Syafri. (foto/ist) |
Tokoh pendidikan Sumut, Syaiful Syafri, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Gubsu Bobby saat ditemui awak media di Medan, Minggu (15/6). Ia menilai, kebijakan ini merupakan gebrakan signifikan dalam sistem pendidikan daerah, namun tetap menuntut kesiapan regulasi dan dukungan anggaran yang matang.
Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 juga memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional dengan memastikan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP mulai tahun ajaran yang sama.
Tahun ini juga menjadi momen penting dibukanya Sekolah Rakyat dengan sistem asrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dikhususkan bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Program ini dibiayai oleh Kementerian Sosial RI, Kementerian PUPR, dan Kemendikbudristek.
Namun, menurut Syaiful, implementasi program ini sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta kesiapan anggaran di tingkat daerah. Ia menekankan, tanpa dukungan dana dari APBD, kualitas pendidikan sulit meningkat, terlebih jika hanya mengandalkan BOS dan DAK dari pusat.
Syaiful juga menyoroti perbandingan dengan daerah lain. Provinsi Maluku Utara, misalnya, mengalokasikan Rp61 miliar untuk renovasi sekolah, Rp34 miliar untuk operasional, dan Rp3 miliar untuk beasiswa. Kalimantan Timur bahkan menganggarkan Rp750 miliar dari APBD untuk pendidikan tinggi.
Di Sumut, kebijakan lima hari sekolah dan pendidikan gratis, termasuk bagi SLB, menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi. Syaiful menilai, hingga kini belum jelas apakah regulasi pendukung seperti Peraturan Gubernur atau Perda sudah disiapkan.
Ia juga mempertanyakan apakah Kadis Pendidikan Sumut sudah membahas sistem pembelajaran baru ini dengan para kepala cabang dinas, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Perubahan ini tidak hanya soal waktu belajar, tapi juga menyangkut kesiapan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang lebih padat, serta kebutuhan peningkatan kompetensi guru, khususnya guru honorer.
Menurut data, Sumut memiliki 468 SMA Negeri dengan 252.462 siswa dan 16.545 guru, serta 269 SMK Negeri dengan 137.491 siswa dan 11.262 guru. Untuk SLB, terdapat 29 sekolah dengan sekitar 3.000 siswa, namun kekurangan sekitar 400 guru berkualifikasi khusus.
Syaiful menegaskan, keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada kesiapan Dinas Pendidikan Sumut dan keberpihakan APBD melalui BOSDA. Tanpa itu, kualitas pendidikan Sumut dikhawatirkan justru akan suram.(subari)
