Pemprov Sumut Tanggung Cicilan UMKM Taput Selama Setahun, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sebarkan:
Gubernur Sumut Bobby Nasution. (foto/ist)
TAPANULI UTARA (MM) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapannya untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tapanuli Utara (Taput) dengan membayarkan cicilan pinjaman mereka selama satu tahun. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Legal, Terlindungi, Berdaya di Jetun HKBP Silangit, Siborongborong, Jumat (25/7/2025).

“Iya, nanti kita bayarkan cicilannya selama satu tahun dari pinjaman yang sudah ada. Yang kita bayarkan itu cicilannya, bukan bunganya. Ya, cicilannya,” ujarnya.

Bobby menambahkan bahwa jumlah cicilan yang akan dibayarkan bervariasi, tergantung pada masing-masing pelaku usaha. “Ada yang sebulan cicilannya Rp2 juta, ada juga yang Rp1 jutaan. Intinya, kita bantu bayar cicilannya,” jelasnya lagi.

Bantuan ini difokuskan kepada pelaku usaha yang berdomisili dan menjalankan usahanya di wilayah Tapanuli Utara, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilangsungkan di daerah tersebut. 

“Ya, karena kegiatan ini diadakan di Tapanuli Utara, maka bantuannya pun kita fokuskan untuk warga Tapanuli Utara. Walau tentu secara umum tetap dalam lingkup Sumatera Utara,” katanya.

Bobby menjelaskan bahwa syarat utama penerima bantuan adalah memiliki kegiatan usaha aktif yang berbasis lokal. Bahkan, jika memungkinkan, usaha tersebut sebaiknya turut mendukung pengembangan sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif (ekraf) di daerah.

“Syaratnya tentu usaha yang berjalan, kalau bisa usaha yang juga berkaitan dengan pelestarian budaya. Seperti tadi ada pengrajin ulos, lalu yang jualan makanan khas seperti kacang susu dan ombus-ombus. Juga termasuk kegiatan ekraf lainnya,” ucapnya. 

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen 

Bobby juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut terus mendukung pelaku UMKM di Sumut yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. "Karena kita ketahui bapak presiden sudah menerapkan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 persen," ucapnya. 

Sumut sebagai provinsi terbesar nomor 4 di Indonesia diharapkan bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi 6,5 hingga 7 persen. "Dan kalau sumbangsih Sumatera Utara dengan status provinsi nomor 4 terbesar di Indonesia, kami di Sumatera Utara menyumbang 6,5 persen sampai 7 persen untuk bisa tingkat nasional mencapai 8 persen," kata Bobby. 

Angka pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai dengan terus bertumbuh dan berkembangnya pelaku UMKM di Sumut. "Kami yakin dari sektor UMKM bisa menyumbang hal-hal yang luar biasa," tukasnya. 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang hadir dalam acara Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Legal, Terlindungi, Berdaya di Jetun HKBP Silangit, Siborongborong, Taput, menyampaikan acara ibu menjawab aspirasi pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses perizinan. 

"Maka kementerian UMKM harus bisa mencari solusi dan langkah kita bisa mengantisipasi terkait wewenang perizinan," katanya. 

Oleh sebab itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memudahkan pelaku UMKM mengurus perizinan. "Ada perintah dari Pak Presiden untuk mengoptimalkan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian," katanya.

"Alhamdulillah Festival ini adalah sebuah momentum simbolik untuk menjawab tantangan publik, pemerintah hari ini di era bapak Prabowo Subianto telah mengikis dan menghilangkan yang namanya ego sektoral di kementerian," tukasnya. 

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM untuk memudahkan pelaku UMKM. "Kementeriannya Hukum akan memberikan suport yang luar biasa ke Kementerian UMKM dalam rangka pemerataan ekonomi," ujarnya. 

Nantinya, Supratman menjelaskan pihaknya akan meluncurkan kebijakan sertifikat hak kekayaan intelektual bisa jadi jaminan perbankan. 

"Kami akan meluncurkan bersama Menteri UMKM pertama kalinya dalam sejarah Republik (Indonesia), akan kita gelar kementerian UMKM-Kementrian hukum dan juga kementerian ekonomi kreatif di mana sertifikat hak kekayaan intelektual ini bisa jadi jaminan perbankan," tukasnya.[tan]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com