 |
| Sekretaris Presidium Front Marhaenis Indonesia, Badia Sitorus. (foto/ist) |
"Kalau Kapolda saja takut pada penjahat, Lalu untuk apa ada Polisi? Kapolda itu Jenderal bintang dua loh harusnya tidak takut,"kata Badia kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).
Bukan tanpa alasan, Badia Sitorus meminta Kapolda Sumut agar tidak takut pada penjahat, karena akhir-akhir ini pemerintah menaikkan Pajak seperti PPn, PPh, PBB dan lainya tanpa menggunakan hati nurani, yang kemudian banyak ditolak dan di protes sejumlah daerah karena terlalu mencekik.
"Pemerintah kan selalu membungkus kenaikan pajak ini dengan kata "subsidi" sementara, penikmat subsidi ini semua para cukong, bandit, penjahat yang berkolaborasi dengan aparat hukum," pungkas Badia.
Contohnya, sambung Badia, Gas LPG 3 Kilo gram (Kg). Hampir 90 persen masyarakat Indonesia menggunakannya. Padahal, sejujurnya yang menikmatinya adalah bandit yang dengan sengaja mengoplos atau mengubah kemasannya menjadi 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg. "Hasil LPG oplosan inilah yang kemudian digunakan oleh instansi, BUMN, BUMD atau pejabat tertentu dirumahnya lewat oknum," terangnya.
Sementara, masih kata Badia, aparatur seperti Polisi dan Kejaksaan seolah menutup mata. "Tidak hanya menutup mata ya, tetapi dugaanku ada oknum yang terlibat dibalik ini. Wajar saja Polisi seperti menututup mata, karena tidak mungkin mereka tidak tau kan? Dan, tidak mungkin juga Jeruk makan Jeruk,"ungkapnya.
Padahal, tambah dia, jika Polisi mau serius, memutus mata rantai pengoplosan ini sangat mudah dilakukan. "Kemarin sahabat kami dari Ikatan Sarjana Alwashliyah (ISARA) Sumut menginvestigasi dan menelusuri pelanggan atau pengguna gas oplosan ini. Ternyata setelah kami telusuri benar juga. Kami temukan, sejumlah Rumah Sakit (RS), Hotel, milik pemerintah justru pelanggan utama gas oplosan ini. Periksa atau panggil saja kurir yang mengantar gas itu ke RS, BUMD dan BUMN itu. Pasti kurir itu akan mengaku siapa bosnya. Atau periksa saja direktur, penanggung jawab dapur di instansi itu, karena itu semua rangkaian penjahat yang ingin mendapat keuntungan pribadi," bebernya.
Jika kami saja, sambung Badia, mampu menelusuri mulai dari pengguna, kurir hingga bos atau jaringan mafia ini. Polisi harusnya jauh lebih detail karena dilengkapi dengan peralatan dan anggaran dari Negara.
"Kami saja tau, konon lagi Polisi? Mereka punya peralatan, waktu, perangkat dan anggaran untuk menggaji mereka, masa tidak bisa mengungkap jejaring mafia ini?,"sebut Badia.
Badia kemudian mengancam dan mengultimatum, jika Polda Sumut tidak mampu menangkap jejaring mafia pengoplos terutama di kawasan Medan Marelan, Helvetia, Selambo dan Medan Selayang, Marhaenis Indonesia akan bertindak langsung dan berencana mengepung Mapolda Sumut.
"Rakyat sudah cukup menderita. Karena subsidi untuk mafia ini, Sri Mulyani menaikkan pajak. Kami juga meminta Walikota Medan, Rico Waas untuk segera menindak jajaran dibawahnya dan badan usaha dibawahnya termasuk RS, jika tidak kami akan memobilisasi massa secara besar-besaran. Sebab, kami punya data dan informasinya,"pungkasnya dengan nada kesal.[rel]
