 |
| Drs. Syaiful Syafri MM, ketika bincang-bincang bersama politisi PKB Ashari Tambunan di ruangan kerja gedung DPR RI di Jakarta. (foto/ist) |
DI TENGAH derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi, dinamika sosial masyarakat Indonesia kerap diwarnai oleh demonstrasi yang ditujukan kepada institusi pemerintah. Fenomena ini tidak lahir begitu saja, melainkan seringkali merupakan reaksi atas kebijakan maupun gaya komunikasi para pemimpin yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Dalam banyak kasus, demonstrasi yang terjadi belakangan ini dipicu oleh kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan akibat kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat kecil. Komunikasi yang kurang bijak dari seorang pemimpin, baik di pusat maupun daerah, bahkan dapat memperburuk keadaan. Ucapan atau tindakan yang dianggap merendahkan aspirasi rakyat mampu memantik gelombang protes yang meluas dan menuntut perubahan.
Padahal, sejak sebelum kemerdekaan hingga pasca-proklamasi 17 Agustus 1945, nilai budaya telah menjadi fondasi kehidupan bangsa. Para pendiri negara menggali falsafah bangsa dari semangat musyawarah untuk mufakat, gotong royong, persatuan, serta cinta tanah air. Semua itu kemudian dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman dalam mengelola bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur inilah yang seharusnya menjadi landasan komunikasi dan kebijakan para pemimpin.
Sayangnya, dalam praktik kepemimpinan modern, pergeseran nilai budaya kerap terjadi. Tidak sedikit pejabat yang setelah menduduki jabatan melupakan kesetiakawanan sosial, akar budaya, bahkan perjalanan hidupnya sendiri. Gaya hidup berubah, sikap menjadi lebih angkuh, dan komunikasi dengan rakyat justru menjauh. Kondisi ini menciptakan jarak sosial yang menimbulkan kekecewaan dan mendorong masyarakat untuk mengekspresikan protes melalui demonstrasi.
Situasi semakin kompleks ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, ditambah komunikasi yang salah kaprah, akan memperbesar kecemburuan sosial. Demonstrasi pun semakin mudah terjadi.
Bahkan, bila tidak dikelola dengan baik, aksi damai dapat bergeser menjadi kericuhan, perusakan, hingga bentrokan dengan aparat keamanan, apalagi bila diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan media sosial sebagai alat agitasi.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi dapat diredam melalui pendekatan dialog. Contoh nyata terjadi di Sumatera Utara pada 2017–2018. Saat itu, Kapolda menempuh langkah persuasif dengan menjemput massa di jalan raya, berjalan bersama menuju lokasi yang telah disiapkan, dan memberi ruang berorasi. Bahkan ada pula yang mengundang elemen masyarakat ke halaman kantor Polda untuk berdiskusi di tenda musyawarah. Hasilnya, tuntutan tersampaikan, demonstrasi dibatalkan, dan bentrokan dapat dihindari.
Belajar dari pengalaman ini, sudah sepatutnya nilai budaya musyawarah untuk mufakat kembali ditegakkan. DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, maupun Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, seharusnya menjadi garda terdepan dalam membuka ruang dialog sebelum demonstrasi membesar. Dengan musyawarah, aspirasi rakyat dapat tersalurkan, dan pemimpin memiliki kesempatan untuk menjelaskan kebijakan dengan cara yang lebih manusiawi.
Karenanya, setiap pemimpin institusi, baik di daerah maupun di pusat, diingatkan agar tidak meninggalkan akar budaya bangsa. Kebijakan yang dibuat harus berpihak pada rakyat, sementara komunikasi yang dibangun harus mencerminkan sikap rendah hati, empati, dan menghormati nilai budaya Indonesia.
Hanya dengan cara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga. Lebih jauh, semangat persatuan serta cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 akan semakin dekat untuk tercapai. (*)
Penulis: Drs Syaiful Syafri, MM, mantan birokrat dan penggiat sosial di Sumatera Utara.
