 |
| Aktivis pemerhati kebijakan publik, Abdul Basit. (foto/ist) |
Hingga kini, masyarakat Pasaman Barat belum merasakan manfaat program yang dijanjikan sebagai bentuk pemerataan layanan kesehatan tersebut.
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Abdul Basit, menilai Pemda Pasaman Barat terkesan menutup mata setiap kali muncul keluhan masyarakat soal layanan kesehatan. Ia menyebut alasan defisit anggaran tak bisa dijadikan tameng karena persoalan serupa juga terjadi di banyak daerah lain.
“UHC ini program unggulan yang mestinya dipersiapkan dan direalisasikan lebih dulu. Mayoritas masyarakat Pasaman Barat bukan dari golongan elit, melainkan berpenghasilan menengah ke bawah. Program ini seharusnya menjadi bukti nyata penegakan UUD 1945 pasal 34 ayat (1),” tegas Basit, Rabu (17/9/2025).
Basit mendorong Pemda segera meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keluar dari alasan defisit yang kerap dijadikan dalih. Ia bahkan menyinggung kontribusi perusahaan sawit, pariwisata, dan potensi tambang yang menurutnya bisa dioptimalkan.
“Kalau Pemda serius, banyak peluang meningkatkan PAD. CSR perusahaan sawit, pariwisata, hingga tambang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Tapi semua itu hanya mungkin jika Forkopimda ikhlas bekerja untuk rakyat, bukan sekadar mencari panggung politik,” lanjutnya.
Basit juga mengecam sikap pimpinan daerah yang dinilainya terlalu nyaman dengan jabatan dan fasilitas. Ia mengancam akan menggelar aksi akbar di seluruh kantor Forkopimda jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan terkait program UHC Plus.
“Pasaman Barat butuh pemimpin lugas, cerdas, dan berani membaca peluang dari SDA maupun SDM yang ada. Kalau tidak, lebih baik jangan jadi pemimpin,” pungkasnya.(doni setiawan)
