Panen Protes, KPU Batalkan Aturan Dokumen Capres-Cawapres

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) saat memimpin konferensi pers di Gedung KPU, Selasa (16/9/2025). (Foto: KPU)

JAKARTA (MM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Afifuddin memutuskan mencabut Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Afifuddin mengatakan, keputusan ini diambil setelah KPU menerima banyak masukan dan mempertimbangkan prinsip keterbukaan informasi.

“Kami melakukan rapat khusus dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Informasi. Akhirnya secara kelembagaan kami memutuskan membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025,” ujar Afifuddin di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Keputusan Nomor 731 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025 sebelumnya menetapkan 16 dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan selama lima tahun. 

Langkah ini menuai kritik dari publik dan para penggiat keterbukaan informasi yang menilai KPU tidak seharusnya menutup dokumen syarat pencalonan. Pembatalan aturan tersebut dinilai sebagai bentuk respons KPU terhadap desakan agar proses pemilu lebih transparan.

Menurut Afifuddin, KPU berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan. 

“Ke depan, kami tetap akan memastikan data pribadi yang tidak relevan dilindungi, tetapi dokumen yang menyangkut kepentingan publik, seperti ijazah capres-cawapres, tidak lagi dianggap rahasia,” ucapnya. (mm/erakini)