 |
| Presiden Donald Trump berbicara setelah menandatangani perintah eksekutif terkait TikTok di Ruang Oval Gedung Putih, Washington, Kamis (25/9/2025). (Foto: AP) |
Pernyataan ini muncul di tengah desakan sejumlah politisi sayap kanan Israel yang mendorong perluasan klaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Trump mengungkapkan sikapnya dalam sesi wawancara di Gedung Putih setelah melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang membahas perkembangan konflik di Jalur Gaza.
"Saya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat. Itu tidak akan terjadi. Saatnya menghentikan ini," tegas Trump dari Ruang Oval.
Pernyataan tersebut menjadi penolakan langsung terhadap tekanan dari kelompok ekstrem kanan di pemerintahan Israel, yang selama ini berupaya memperluas wilayah kekuasaan atas Tepi Barat. Rencana semacam itu tidak hanya mengancam proses perdamaian, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan pemimpin negara-negara Arab, yang sebagian besar sempat berdialog dengan Trump di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.
Tepi Barat, yang direbut oleh Israel dalam konflik bersenjata tahun 1967, telah lama menjadi bagian dari tuntutan rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka—bersama Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.
Saat ini, terdapat lebih dari 700.000 pemukim Israel yang tinggal secara ilegal di kawasan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menyatu dengan populasi sekitar 2,7 juta warga Palestina. Langkah aneksasi wilayah tersebut oleh Israel tidak diakui secara hukum internasional dan telah berkali-kali dikecam oleh komunitas global.
Meskipun begitu, pemerintah Israel terus mempertahankan pendudukan dengan alasan keamanan nasional, terutama pasca serangan besar oleh kelompok bersenjata dari Gaza pada 7 Oktober 2023 yang kemudian dijadikan dalih untuk memperkuat cengkeraman atas wilayah Palestina.
Penolakan Trump terhadap pencaplokan Tepi Barat, meski terkesan mendukung upaya perdamaian, tidak menghapus peran besar pemerintah AS dalam mendukung kekuatan militer dan diplomatik Israel selama beberapa dekade. Dukungan ini menjadi faktor utama dalam ketimpangan kekuasaan antara Israel dan Palestina, serta melanggengkan status quo pendudukan.(mm/erakini)
