 |
| Anggota DPRD Sergai Dapil I Perbaungan dan Pantai Cermin melaksanakan reses masa persidangan III Tahun 2025 di Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (14/10/2025).(foto/ist) |
Turut hadir Sekcam Pantai Cermin Deny Sugara mewakili camat, Kasi PMD Kecamatan Erwin Siregar, Kades Besar II Terjun Sulaimansyah, anggota DPRD Sergai Zuhri Ahyar, Rajali Prima, Meryanto alias Asom, Sutrisno, Irwanto, Mangudut H. Hasugian, Darma Sutra, Satumin, dan Suriyadi, serta unsur Forkopimcam, para kepala desa, dan masyarakat setempat.
Kades Ara Payung Ahmad Alhadi dan Kades Kuala Lama Usman meminta agar peningkatan jalan penghubung antara Desa Ara Payung menuju Desa Kuala Lama menjadi prioritas pembangunan tahun mendatang. “Proposal sudah kami sampaikan, bahkan lokasi sudah disurvei, namun hingga kini belum terealisasi,” ujar keduanya.
Sementara itu, Sarwo Edi mengusulkan normalisasi sungai yang melintasi Desa Celawan, Desa Besar II Terjun hingga Desa Suka Jadi, Perbaungan. “Sedimentasi sungai sudah tinggi. Jika tidak segera dinormalisasi, musim hujan akan menyebabkan sawah petani terendam,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan BPD Pantai Cermin Kiri, Musfin, yang meminta perhatian dewan terhadap ancaman banjir di wilayahnya. “Sekitar 400 KK di Dusun I, II, dan III terancam banjir jika sungai sepanjang 1 km di desa ini tidak segera dinormalisasi. Sungai itu memang kewenangan BWS II Sumut,” jelasnya.
Warga lainnya, Abdul Rasa Simanihuruk, menyoroti mahal dan langkanya pupuk bersubsidi di wilayah Pantai Cermin. Ia juga meminta kepastian hukum bagi warga yang bermukim di kawasan hutan.
Menanggapi berbagai usulan itu, Ketua Komisi D DPRD Sergai dari Fraksi PDIP, Zuhri Ahyar, menjelaskan bahwa APBD Sergai tahun ini mencapai Rp1,7 triliun, dengan sekitar 50 persen digunakan untuk belanja pegawai.
“Pemkab Sergai saat ini fokus pada peningkatan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), di mana warga cukup membawa KTP untuk mendapatkan pelayanan. Meski demikian, seluruh aspirasi masyarakat akan tetap kami perjuangkan agar dapat direalisasikan pada 2026,” katanya.
Sementara Irwanto, anggota DPRD Sergai dari partai PAN, menambahkan bahwa pelaksanaan normalisasi bisa dilakukan secara swadaya seperti yang pernah diterapkan di Desa Lubuk Bayas. “Alat berat bisa difasilitasi PUTR, sementara biaya operasional ditanggung bersama masyarakat,” ujarnya.(rasum)
