Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pengelolaan APBD Batu Bara 2026 yang Realistis dan Berpihak ke Rakyat

Ketua DPRD Batu Bara sekaligus Ketua Fraksi PDIP, Safi'i,SH. (foto/ist)

BATU BARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas penyusunan dokumen rancangan KUA-PPAS RAPBD 2026 yang dinilai telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batu Bara, Amirtan, menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS memiliki nilai strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan secara terukur, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami menilai penting agar seluruh substansi KUA-PPAS RAPBD Tahun 2026 mencerminkan prioritas pembangunan daerah, mulai dari penguatan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen rancangan, pendapatan daerah Batu Bara tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1,115 triliun, yang terdiri atas PAD Rp228,66 miliar, Pendapatan Transfer Rp866,08 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp20,48 miliar.

Sementara itu, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1,091 triliun dengan pembagian Belanja Operasi: Rp852,84 miliar,

Belanja Modal: Rp55,31 miliar, Belanja Tidak Terduga: Rp1,5 miliar dan Belanja Transfer: Rp181,66 miliar.

Adapun pembiayaan daerah tercatat defisit sebesar Rp23,91 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp12 miliar yang bersumber dari SILPA APBD 2025, serta pengeluaran pembiayaan Rp35,91 miliar yang meliputi penyertaan modal daerah dan pembayaran utang daerah.

Dalam kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah hal penting, di antaranya, Pendapatan daerah harus realistis dan progresif. "PDIP meminta Pemkab Batu Bara mengoptimalkan pendapatan melalui pembenahan tata kelola pajak dan retribusi daerah, serta pemanfaatan aset daerah tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya.

Disamping itu, sambungnya, PDIP meminta belanja daerah diarahkan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan fokus memperkuat infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, serta memperluas lapangan kerja.

Selain itu, PDIP mendesak agar defisit pembiayaan harus dikoreksi. Fraksi menilai kondisi minus Rp23,91 miliar perlu ditangani secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan keberlanjutan program prioritas rakyat.

Kemudian dilakukan penyertaan modal daerah perlu ditinjau kembali. PDI Perjuangan menilai usulan sebesar Rp23 miliar harus disertai kajian investasi dan laporan kinerja BUMD secara transparan kepada DPRD.

“Kami mendorong agar proses pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2026 berlangsung konstruktif, efektif, dan penuh tanggung jawab sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Kabupaten Batu Bara,” tambah Aulia.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut ditutup dengan penegasan komitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkeadilan.(zein)