![]() |
| Helikopter PTAR menurunkan bantuan pangan dan obat-obatan di Muara Batangtoru, Tapsel, beberapa hari lalu. (foto:mm/ist) |
Dalam 72 jam pertama sejak tanggap darutat, pengelola tambang emas martabe di Batangtoru Tim Tanggap Darurat (ERT) yang diterjunkan telah berhasil mengevakuasi dan menyalurkan bantuan darurat, serta memastikan operasi posko berjalan lancar. Termasuk makanan siap saji, air bersih, dan layanan kesehatan.
"Selain itu, kita juga membantu membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor serta menyalurkan logistik ke wilayah yang masih terisolasi dengan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait," ujar Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono, Kamis (4/12/2025).
Katarina mengakui, sejak hari pertama bencana pada 25 November 2025, PTAR telah menjangkau lebih dari 3.000 warga lewat penyaluran makanan dan bantuan kebutuhan dasar setiap hari di posko pengungsian, serta dukungan layanan kesehatan di tengah situasi pengungsian.
Hal itu dilakukan untuk memastikan para penyintas tetap tercukupi selama masa pengungsian serta berharap rangkaian dukungan tersebut dapat meringankan beban warga dan mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
"Hingga saat ini, para penyintas tersebar di tujuh posko pengungsian, yakni Desa Batu Hula, Desa Sumuran, Sopo Daganak di Desa Napa, Balai Marguna di Kompleks Kantor Camat Batangtoru, Gedung Serbaguna Gereja HKBP di Wek II Pasar Batang Toru, Puskesmas Batangtoru, dan Desa Garoga. Dan PTAR akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemkab Tapsel, TNI/Polri, serta instansi terkait lain untuk memastikan penanganan bencana dan tahap pemulihan berjalan terarah," tuturnya.
Tidak itu saja, sambung Katarina, pada Selasa (2/12/2025), PTAR juga turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Desa Garoga, Tapsel.
Dalam kesempatan tersebut, PTAR menegaskan komitmen pada transparansi dan kepatuhan dengan mendukung peninjauan Kementerian ESDM sesuai kewenangannya terkait perizinan dan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice).
“Kami terbuka dan kooperatif terhadap proses verifikasi serta pengawasan pemerintah. Kami siap menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan mendukung penuh setiap langkah pengawasan sesuai ketentuan,” tegasnya. (jhonny simatupang)


