 |
| Bupati Madina H. Saipullah Nasution memimpin Rapat Koordinasi percepatan pengembangan komoditas prioritas di Aula Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Selasa 10/2/2026. (foto/ist) |
Dalam rapat tersebut, Saipullah menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya menjelang sejumlah hari besar keagamaan seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri, yang biasanya diikuti dengan peningkatan kebutuhan masyarakat.
Saipullah menjelaskan, Pemkab Madina berupaya mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan ketersediaan bahan pokok yang dapat memicu kenaikan harga. Namun demikian, Saipullah mengaku cukup terkejut karena kondisi perekonomian daerah saat ini justru menunjukkan deflasi.
“Ini menandakan stok barang tersedia, tetapi daya beli masyarakat lemah sehingga harga cenderung turun,” sebutnya.
Dikatakan Saipullah, pemkab akan melakukan penelitian terkait penyebabnya, apakah karena serapan barang lokal yang tidak optimal, termasuk kemungkinan dapur-dapur SPPG yang berbelanja bahan baku di luar daerah.
Selain itu, Saipullah juga menyoroti perbedaan harga daging yang dinilai tidak wajar. Ia mencontohkan, harga daging di Padangsidimpuan berada di kisaran Rp135 ribu per kilogram, sementara di Madina mencapai Rp180 ribu per kilogram, padahal jarak kedua daerah hanya sekitar 70 kilometer dengan akses transportasi yang relatif mudah.
“Untuk itu, Pemkab telah membentuk tim khusus guna melakukan analisis mendalam terhadap persoalan tersebut,” sebutnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Madina juga mendorong percepatan pengembangan komoditas pertanian. Upaya itu dilakukan melalui kerja sama penanaman pisang abaka di Aek Nabara, serta pengembangan budidaya pisang kepok, pisang barangan, dan pisang sitabar.
Program pembibitan seluas lima hektare di Panyabungan Barat akan digarap bersama Universitas Medan Area dengan pendampingan tenaga ahli.
“Program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar, menggerakkan UMKM, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Saipullah.
Terkait SPPG yang beroperasi di Madina, Saipullah menyampaikan pihaknya akan mengundang seluruh pengelola untuk melakukan evaluasi, termasuk terkait sumber bahan baku, kepatuhan terhadap standar operasional, serta komitmen dalam membeli produk lokal.
Saipullah menyampaikan, dapur-dapur SPPG harus memprioritaskan pembelian hasil produksi petani setempat agar perputaran ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Madina. “Dapur-dapur itu harus belanja di sini, bukan belanja di tempat lain, supaya ada perputaran ekonomi di Madina,” ujarnya. Rapat ini dihadiri, Pj Sekda Madina Sahnan Pasaribu, para Asisten serta Kepala OPD.(fadli)
