 |
| Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batu Bara (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Kota Medan, Kamis (12/3/2026). (foto/ist) |
Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah program digitalisasi sistem kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Batu Bara.
Dalam orasinya, Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan, menyoroti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk sejumlah proyek pengembangan aplikasi pemerintahan dengan total nilai anggaran mencapai Rp800 juta.
Menurutnya, penggunaan dana BTT untuk kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan karena secara prinsip anggaran tersebut umumnya diperuntukkan bagi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak.
“Pada prinsipnya, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Karena itu, penggunaan dana BTT untuk pengembangan sistem aplikasi pemerintahan perlu dijelaskan secara terbuka,” ujar Ahmad Fatih Sultan dalam orasinya.
AMPERA menyebutkan beberapa kegiatan yang menjadi sorotan dalam penggunaan anggaran tersebut, antara lain:
- Pengadaan sistem e-Absensi Kabupaten Batu Bara dengan anggaran Rp200 juta dari BTT Tahun 2022.
- Pengembangan sistem e-Kinerja Kabupaten Batu Bara dengan anggaran Rp200 juta dari BTT Tahun 2022.
- Pengembangan sistem e-SIMPEG Kabupaten Batu Bara dengan anggaran Rp200 juta dari BTT Tahun 2022.
- Pengadaan sistem e-Absensi Kabupaten Batu Bara dengan anggaran Rp200 juta dari BTT Tahun 2022.
AMPERA menilai program digitalisasi seperti e-Absensi, e-Kinerja, dan e-SIMPEG merupakan bagian dari sistem pengelolaan kepegawaian yang pada umumnya direncanakan melalui mekanisme penganggaran rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan melalui skema Belanja Tidak Terduga.
Dalam aksinya, massa juga meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran tersebut.
Menurut AMPERA, pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah merupakan bagian dari peran masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat melakukan penyelidikan secara objektif dan profesional terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran ini,” kata Ahmad Fatih Sultan.
Aksi tersebut berlangsung dengan penyampaian tuntutan secara damai, sementara para demonstran berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (zein)
.jpg)
